JurnalPatroliNews | Jakarta – Gibran tak sampaikan alasan pengunduran diri secara lisan ketika bertemu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Keterangan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani setelah menerima Gibran bersama sejumlah pimpinan majelis. Menurut Muzani, pembicaraan berlangsung singkat dan tidak membahas secara terperinci latar belakang keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada wartawan.
Ketika ditanya apakah Gibran menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut, Muzani menjawab singkat, “Tidak.”
Namun, Muzani juga mengungkapkan bahwa pimpinan MPR belum membuka dokumen yang diserahkan Gibran. Surat tersebut rencananya akan dibuka bersama-sama dalam forum pimpinan majelis.
“Eh, kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain,” ujarnya.
Dengan demikian, belum ada keterangan resmi dari MPR mengenai apakah alasan pengunduran diri dicantumkan secara tertulis dalam surat tersebut. Informasi yang telah disampaikan Muzani sejauh ini hanya memastikan bahwa Gibran tidak memaparkan alasan secara lisan dalam pertemuan.
Surat juga disampaikan kepada Presiden Prabowo
Muzani menjelaskan, surat pengunduran diri yang diserahkan kepada MPR juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan surat kepada dua lembaga tersebut menjadi bagian dari tahapan yang kini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. MPR akan terlebih dahulu membahas dokumen tersebut dalam rapat pimpinan sebelum menentukan langkah kelembagaan berikutnya.
Menurut Muzani, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat yang telah diterima. Setelah itu, MPR berencana mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut diperlukan untuk membicarakan tindak lanjut atas surat pengunduran diri serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut telah diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden
Muzani juga menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ia menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wakil Presiden definitif apabila terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden Prabowo disebut memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Adapun mengenai batas waktu 14 hari untuk pengajuan dua nama calon, hal tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Muzani dalam penjelasannya kepada wartawan.
Tahapan tersebut menjadi penting karena penyerahan surat pengunduran diri belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh proses hukum dan ketatanegaraan yang harus ditempuh. MPR perlu menelaah dokumen, membahas tindak lanjut kelembagaan, serta memastikan setiap keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Publik menunggu isi surat dan keputusan MPR
Belum dibukanya surat pengunduran diri membuat alasan tertulis Gibran masih menjadi bagian yang belum terungkap kepada publik. Karena itu, isi dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang dinantikan setelah pimpinan MPR melakukan pembahasan internal.
Perkembangan ini juga menempatkan MPR pada tahapan penting dalam proses ketatanegaraan. Selain memastikan keabsahan dan tindak lanjut dokumen, lembaga tersebut perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai prosedur yang akan ditempuh.
Publik kini menunggu hasil rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR, termasuk penjelasan resmi mengenai isi surat serta status proses pengunduran diri Gibran.
Sampai ada keputusan dan tindak lanjut resmi sesuai ketentuan konstitusi, pemberitaan mengenai pengunduran diri tersebut perlu membedakan antara penyerahan surat, proses kelembagaan, dan berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden.
Komentar