JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar menjaga independensi dalam mengambil keputusan strategis negara dan tidak membiarkan kebijakan pemerintah dipengaruhi kepentingan kelompok politik tertentu. Peringatan tersebut disampaikan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah di tengah dinamika politik nasional yang turut memunculkan istilah “Geng Solo”.
Amir menilai, kepemimpinan Presiden harus berorientasi pada kepentingan rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kekuasaan negara tidak boleh menjadi instrumen untuk melayani kepentingan kelompok maupun jaringan ekonomi-politik tertentu.
“Kalau Presiden ingin menjalankan jalan yang lurus, jangan sampai keputusan negara disandera oleh kepentingan oligarki atau anasir-anasir jahat yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri,” kata Amir, sebagaimana dikutip Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pandangan Amir mengenai tantangan kepemimpinan Prabowo dalam menjaga arah pemerintahan di tengah persaingan kepentingan politik.
Soroti pengaruh kelompok politik
Dalam sejumlah analisis sebelumnya, Amir turut menyinggung istilah “Geng Solo” yang berkembang dalam perbincangan politik nasional. Istilah tersebut kerap digunakan dalam komentar politik untuk merujuk pada jaringan tokoh yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan pemerintahan sebelumnya.
Namun, penyebutan istilah itu merupakan bagian dari penilaian politik, bukan bukti bahwa terdapat organisasi formal bernama Geng Solo ataupun bahwa kelompok tertentu terbukti mengendalikan kebijakan Presiden.
Amir berpandangan bahwa pemerintahan Prabowo harus mampu menjaga batas antara hubungan politik dan kewenangan negara. Kedekatan personal maupun sejarah kerja sama politik, menurut arah kritiknya, tidak boleh menjadi dasar pemberian perlakuan khusus dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Ia menilai Presiden harus berani mengambil keputusan secara mandiri, terutama ketika berhadapan dengan persoalan korupsi, penguasaan sumber daya ekonomi, dan kepentingan kelompok yang berpotensi bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemberantasan korupsi menjadi ukuran
Amir menekankan bahwa komitmen menjaga pemerintahan tetap berada pada jalur yang benar harus diwujudkan melalui tindakan konkret.
“Prabowo harus membuat kebijakan konkret, terutama keberanian memberantas praktik korupsi, membatasi dominasi oligarki, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Amir, keberanian memberantas korupsi tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan politik. Pemerintah perlu memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan tidak dipengaruhi hubungan kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, pembenahan tata kelola pemerintahan juga menjadi penting agar pengelolaan anggaran, sumber daya alam, serta kebijakan ekonomi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila pengambilan keputusan tidak memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Karena itu, independensi lembaga negara, keterbukaan kebijakan, serta penegakan hukum yang setara merupakan bagian penting dari agenda pembenahan pemerintahan.
Keberpihakan kepada rakyat kecil
Selain menyoroti persoalan kekuasaan, Amir mengingatkan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, komitmen Presiden untuk membela kelompok yang lemah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik bisnis yang merugikan kepentingan publik.
Amir juga menghubungkan tanggung jawab politik tersebut dengan nilai moral dan keagamaan yang sebelumnya disinggung Presiden.
“Dengan demikian, nilai agama memiliki hubungan langsung dengan tanggung jawab politik dan kenegaraan,” katanya.
Dalam pandangannya, nilai moral seorang pemimpin tidak hanya tercermin melalui pidato atau simbol, tetapi juga melalui keputusan yang diambil ketika menghadapi persoalan negara.
Loyalitas kepada negara, bukan individu
Amir menilai salah satu tantangan penting pemerintahan Prabowo adalah memastikan loyalitas aparatur dan pejabat negara tetap berada pada kepentingan konstitusi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia mengingatkan bahwa hubungan politik dan kedekatan dengan tokoh tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran hukum.
“Siapa pun yang menghambat agenda pemberantasan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat harus ditindak sesuai hukum, tanpa melihat kedekatan politik maupun jabatan,” tegas Amir.
Pandangan tersebut menempatkan independensi pengambilan keputusan sebagai persoalan kelembagaan, bukan semata-mata hubungan antartokoh politik.
Dalam sistem pemerintahan konstitusional, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, tetapi setiap kebijakan tetap harus tunduk pada hukum, mekanisme pengawasan, dan prinsip akuntabilitas publik.
Karena itu, dugaan adanya pengaruh kelompok tertentu terhadap kebijakan negara harus diuji melalui fakta, dokumen, dan tindakan yang dapat diverifikasi, bukan hanya berdasarkan kedekatan politik atau penyebutan suatu kelompok.
Pernyataan Amir menjadi bagian dari perdebatan mengenai independensi pemerintahan, integritas penyelenggara negara, dan arah pemberantasan korupsi. Sementara itu, belum terdapat bukti yang dipaparkan dalam pernyataan tersebut untuk menyimpulkan bahwa kelompok yang disebut “Geng Solo” secara nyata telah mengendalikan keputusan Presiden Prabowo.
Komentar