JurnalPatroliNews | Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat langkah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Upaya ini diarahkan untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan dan tidak tertinggal dari sistem pembelajaran formal.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan tidak ada lagi anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, mengalami putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman saat mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Menurut Herman, pengentasan ATS tidak cukup dilakukan melalui kebijakan pemerintah provinsi. Diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan agar anak-anak yang belum bersekolah dapat ditemukan, didata, serta memperoleh pendampingan sesuai kondisi masing-masing.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Mereka diharapkan menjadi penggerak teknis dalam mengidentifikasi persoalan ATS sekaligus mengawal langkah penanganannya di wilayah masing-masing.
Pemprov Jabar, kata Herman, akan memberikan fasilitasi dan pendampingan agar penanganan anak tidak sekolah dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
“ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Penanganan ATS Harus Melibatkan Semua Tingkatan Pemerintahan
Herman menjelaskan, pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam koordinasi dan dukungan kebijakan. Namun, pemerintah kabupaten/kota memiliki posisi penting karena lebih dekat dengan kondisi masyarakat dan mengetahui persoalan pendidikan di wilayahnya.
Karena itu, penanganan ATS perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari camat, perangkat desa atau kelurahan, tenaga pendidikan, hingga relawan yang dapat menjangkau keluarga secara langsung.
Ia menegaskan bahwa pengentasan anak tidak sekolah tidak bisa bergantung pada satu pihak atau hanya mengandalkan kepala daerah. Seluruh unsur pemerintahan harus bekerja bersama dengan pembagian tugas yang jelas.
“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ucapnya.
Pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan agar persoalan anak tidak sekolah dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Anak yang belum pernah bersekolah, mereka yang putus sekolah, maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan bisa menghadapi hambatan berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai.
BOS Jadi Salah Satu Penopang Pembiayaan
Selain koordinasi lintas pemerintahan, persoalan anggaran juga menjadi perhatian Pemprov Jabar. Herman berharap kementerian terkait tetap memberikan pendampingan dan dukungan pembiayaan untuk mempercepat pengentasan ATS.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan tetap mengupayakan program tersebut sekalipun dukungan anggaran dari APBN belum tersedia.
Menurutnya, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dimaksimalkan untuk mendukung keberlanjutan layanan pendidikan. Ia juga menyoroti bahwa penyerapan anggaran BOS saat ini belum optimal.
“Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada, the show must go on. Kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS-nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan ATS bukan hanya persoalan mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga memastikan dukungan operasional dan keberlanjutan pendidikan dapat berjalan.
Anak yang Membantu Orang Tua Tetap Harus Mendapat Pendidikan
Salah satu tantangan yang disoroti Herman adalah anak-anak yang tidak bersekolah karena membantu orang tua bekerja atau berdagang. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pendataan, tetapi juga perlu memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan.
Herman meminta dinas pendidikan, pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta relawan turun langsung menemui keluarga yang anaknya tidak bersekolah.
Ia menegaskan bahwa alasan membantu perekonomian keluarga tidak seharusnya membuat seorang anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.
“Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah,” tegasnya.
Pemprov Jabar membuka ruang agar anak-anak yang masuk kategori ATS dapat kembali mengakses pendidikan melalui sekolah formal, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk melalui Sekolah Rakyat sesuai ketersediaan dan ketentuan program.
Pendekatan langsung kepada keluarga diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan yang selama ini membuat anak tidak bersekolah, baik karena faktor ekonomi, kondisi sosial, maupun persoalan akses pendidikan.
Pendidikan Jadi Modal Menuju Indonesia Emas 2045
Herman menempatkan pengentasan ATS sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu bekal penting agar anak-anak dan generasi muda memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang produktif.
Ia berharap dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi anak, remaja, maupun pemuda yang kehilangan kesempatan berkembang karena tidak memperoleh pendidikan.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam lima tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.
Target Jawa Barat bebas Anak Tidak Sekolah kini membutuhkan kerja bersama yang tidak berhenti pada pendataan dan pernyataan komitmen. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menemukan anak-anak yang belum terjangkau layanan pendidikan, mengatasi hambatan keluarga, serta memastikan mereka dapat kembali belajar dan menyelesaikan pendidikan.
Dengan keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa dan kelurahan, upaya pengentasan ATS diharapkan dapat berjalan lebih terukur dan menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan.
Komentar