JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI). Ia menegaskan, lokasi yang sedang dijajaki pemerintah bukan berada di dalam kawasan Hutan Kota UI, melainkan pada lahan milik universitas di sisi Jakarta yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul menyusul munculnya perhatian publik terhadap rencana pemanfaatan lahan UI untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Menurutnya, keberadaan hutan kota tetap dipertahankan dan tidak menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” kata Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Gus Ipul menjelaskan, penjajakan pemanfaatan lahan bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak UI untuk mengidentifikasi kemungkinan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam proses tersebut, UI menawarkan sejumlah alternatif lahan yang dapat dipertimbangkan pemerintah.
Beberapa opsi yang disampaikan antara lain kawasan Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar 1,5 hektare. Selain itu, terdapat alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berdekatan dengan kawasan hutan kota.
Namun, seluruh alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Pemerintah belum menetapkan lokasi definitif maupun mengambil keputusan final terkait pembangunan.
Pramono Anung Disebut Beri Dukungan Bersyarat
Gus Ipul mengungkapkan bahwa rencana pemanfaatan lahan tersebut juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, pemerintah provinsi pada prinsipnya mendukung rencana tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ujarnya.
Meski demikian, dukungan tersebut tidak berarti pembangunan dapat langsung dilaksanakan. Pemerintah masih harus melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan terhadap lahan yang diusulkan.
Tahapan tersebut menjadi penting untuk memastikan status dan peruntukan lahan sesuai ketentuan, termasuk persyaratan tata ruang, keselamatan, serta aspek lingkungan. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, proses baru dapat dilanjutkan menuju perjanjian kerja sama (PKS).
“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat apabila lokasi yang dipertimbangkan ternyata melanggar aturan, termasuk ketentuan tata ruang maupun persyaratan keselamatan.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.
UI: Lahan Usulan Berada di Luar Kawasan Hutan Kota
Penjelasan serupa sebelumnya disampaikan Universitas Indonesia. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bersama pemerintah bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.
“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
UI juga menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat berada di tangan pemerintah.
Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih sebatas penjajakan. Kepastian lokasi tetap bergantung pada hasil pemeriksaan lapangan, verifikasi status lahan, kajian teknis, serta pemenuhan seluruh ketentuan yang berlaku.
Polemik ini sekaligus menempatkan transparansi proses dan kepastian informasi sebagai hal penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan layanan sosial, tetapi juga menghormati ketentuan tata ruang dan keberadaan kawasan lingkungan yang harus dilindungi.















Komentar