JurnalPatroliNews – Jakarta – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mengalihkan subsidi energi, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang baik dari sisi efisiensi.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan menghemat anggaran subsidi pemerintah.
Namun, Bhima mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan kelas menengah. Menurutnya, meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, kelompok kelas menengah mungkin akan terdampak karena mereka tidak akan mendapatkan BLT, tetapi harus membeli BBM dengan harga pasar yang lebih tinggi.
“Perlu diingat bahwa penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi saat ini tidak semuanya berasal dari kelompok miskin. Ini berarti jika subsidi BBM dicabut dan dialihkan, masyarakat kelas menengah yang tidak menerima BLT harus menghadapi kenaikan harga BBM yang signifikan,” kata Bhima saat berbicara kepada CNBC Indonesia, Senin (30/9/2024).
Bhima juga menyoroti pentingnya memperluas cakupan BLT jika kebijakan ini diterapkan. Menurutnya, bantuan tidak boleh hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga harus diberikan kepada kelompok rentan miskin dan kelas menengah.
Data menunjukkan bahwa kelompok ini mencakup sekitar 137,5 juta orang atau hampir 50% dari populasi Indonesia.
“BLT selama ini hanya diberikan kepada orang miskin, tetapi jika subsidi BBM dihapuskan, kelompok kelas menengah rentan bisa jatuh ke dalam kemiskinan karena mereka tidak masuk dalam kategori penerima BLT,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bhima memperingatkan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah berpotensi melemah secara signifikan jika mereka harus menghadapi harga BBM tanpa subsidi. Hal ini berisiko menurunkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Dampak dari pengalihan subsidi BBM ini bisa membuat konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah 4% secara tahunan (year-on-year) pada tahun depan,” ungkap Bhima.
Menurutnya, jika pemerintah tidak memberikan kompensasi yang memadai, kebijakan ini dapat memicu masalah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat kelas menengah, terutama yang rentan terhadap perubahan harga energi.
Komentar