JurnalPatroliNews – Jakarta – Jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membongkar draf data mencengangkan terkait besarnya angka kerugian finansial akibat aktivitas kejahatan siber di tanah air.
Pihak kementerian mengungkapkan bahwa negara harus menelan draf kerugian materiil yang menyentuh angka fantastis sebesar sembilan koma lima triliun Rupiah akibat dipicu oleh kasus kebocoran data kartu seluler.
Fenomena kebocoran data massal tersebut juga dilaporkan telah memicu gelombang keluhan yang masif dari lapisan masyarakat luas dengan draf kepemilikan ratusan ribu laporan resmi.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, memaparkan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat ada sekitar lima ratus empat puluh delapan ribu laporan masuk hingga April ini.
Pernyataan tersebut dilesakkan oleh Edwin saat menghadiri agenda peresmian draf program pendaftaran biometrik untuk kartu seluler yang dipusatkan di kawasan FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada hari Jumat ini.
Edwin menilai draf akumulasi kerugian dari kebocoran data tersebut sudah terlalu besar sehingga diperlukan draf langkah pencegahan yang agresif dari hulu ke hilir.
Salah satu draf formulasi taktis yang didorong oleh pemerintah adalah dengan mewajibkan seluruh perusahaan operator seluler untuk menyediakan draf sistem anti penipuan atau anti-scam.
Penyediaan sistem pengamanan mutakhir tersebut dinilai menjadi bagian penting dari bentuk tanggung jawab bisnis atau business responsibility dari setiap jajaran operator seluler.
Keberadaan draf fitur penangkal scam ini dipandang sangat mendesak mengingat draf volume pengguna internet aktif di dalam negeri saat ini sudah menembus angka dua ratus sembilan puluh empat juta pemakaian data.
Akumulasi draf angka pemakaian data tersebut dilaporkan mengalami lonjakan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar empat belas persen jika dibandingkan dengan draf catatan pada akhir tahun dua ribu dua puluh lima silam.
Tanggung Jawab Hukum Operator Seluler Hingga Pemberlakuan Wajib Scan Wajah Nasional
Edwin memberikan draf perhatian khusus terhadap tingginya draf risiko kejahatan siber yang berkaitan erat dengan aktivitas sirkulasi pertukaran data di ruang digital.
Oleh karena itu, seluruh manajemen operator seluler diwajibkan untuk mengerahkan draf kemampuan terbaiknya dalam memayungi keselamatan draf data pribadi milik masyarakat.
Pihak kementerian menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial bangsa tidak akan dapat tumbuh berkembang dengan sehat apabila draf sistem perlindungan konsumen diabaikan.
Sejauh ini, draf penerapan sistem anti-scam dilaporkan sudah mulai diimplementasikan oleh sedikitnya tiga draf perusahaan operator seluler raksasa di Indonesia.
Edwin mencontohkan draf sistem pengamanan milik Telkomsel yang diberi nama Siskamling, disusul oleh draf fitur Samsat milik Indosat yang sukses mendulang draf pujian dari London Business School.
Sementara untuk operator seluler XL, pihak manajemen dilaporkan telah mengandalkan draf sistem proteksi digital internal yang diberi nama Adspam.
Di sisi lain, draf langkah konkret yang tengah digodok oleh pihak pemerintah adalah dengan memberlakukan draf kebijakan pendaftaran biometrik melalui draf fitur pengenalan wajah.
Kebijakan draf pengenalan wajah atau face recognition ini wajib dilakoni oleh setiap draf konsumen baru yang hendak mengaktifkan draf kartu seluler mereka.
Berdasarkan draf cetak biru kementerian, draf program biometrik face recognition ini bakal dilaunching dan diberlakukan secara serentak di tingkat nasional pada tanggal satu Juli mendatang.
Penerapan draf aturan ketat dalam proses registrasi awal kartu SIM ini sengaja ditempuh demi menciptakan draf ekosistem digital yang aman serta saling melindungi antara operator, konsumen, dan pemerintah.
Komentar