Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJP) bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.
“RPJP memiliki makna penting sebagai alat untuk mencapai visi-misi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Dalam konteks ini, pembuatan RPJP diharapkan dilakukan secara jelas dan terukur, dengan memperhatikan keragaman dan karakteristik khas daerah masing-masing,” ungkap Suharso.
Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa RPJP merupakan manifestasi dari visi Indonesia untuk menjadi negara nusantara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan, dalam kerangka Indonesia Emas 2045. RPJP dianggap sebagai pedoman untuk semua pemangku kepentingan dan dapat menjadi arahan bagi seluruh unsur masyarakat.
Surat Edaran (SE) bersama antara Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menteri PPN (Pembangunan Perencanaan Nasional) menjadi langkah bersama untuk menyelaraskan muatan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) agar tercipta koherensi dan terkoordinasinya arah pembangunan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menambahkan bahwa, selain panandatanganan SEB oleh Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang akan menjadi acuan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi, sekaligus upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Dengan ditetapkannya Inmendagri ini, akan tersusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional, serta memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, sesuai semangat otonomi daerah,” kata Restuardy Daud. (ev/tu)
Komentar