Kemenham Gandeng 10 Kampus, Targetkan 20 Pusat Studi HAM pada 2027!

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mulai memperkuat strategi pengembangan ekosistem akademik untuk mendorong pemajuan HAM di Indonesia. Sebanyak 10 perguruan tinggi digandeng sebagai mitra pengembangan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), dengan target memperluas jejaring menjadi 20 pusat studi pada 2027.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan tinggi dalam memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).

Melalui kemitraan tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga berperan sebagai pusat pengembangan pemikiran, penelitian, kajian akademis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Penguatan kerja sama ini mengemuka dalam Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi yang berlangsung pada 12–13 November 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam menjalankan agenda P5HAM tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang memiliki kapasitas keilmuan dan sumber daya akademik.

Menurut Novita, kampus mempunyai posisi strategis dalam membangun kesadaran HAM melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Sebagai langkah konkret, Kemenham telah menyiapkan pedoman kemitraan melalui Surat Edaran Menteri HAM yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kerja sama,” ujar Novita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kampus Didorong Menjadi Pusat Kajian dan Rekomendasi Kebijakan HAM

Kemitraan Kemenham dengan perguruan tinggi diarahkan untuk membangun hubungan kelembagaan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Melalui penguatan PUSHAM, hasil penelitian dan kajian akademis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang memiliki perspektif HAM.

Dengan demikian, pengembangan pusat studi tidak sekadar menjadi kegiatan akademik di lingkungan kampus. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai persoalan HAM, mulai dari penguatan literasi masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kepala Pusat Pengembangan dan Sumber Daya Manusia HAM (PPSDM HAM), Aditya Sarsito Sukarsono, menjelaskan bahwa kemitraan tersebut dirancang untuk membangun pola koordinasi yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan.

Ia menilai, keberadaan perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah perlu didukung mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif.

“Kami memandang kemitraan antara Kementerian HAM dan perguruan tinggi harus dibangun melalui sebuah ekosistem yang terintegrasi, terstruktur, setara, dan berkelanjutan. PPSDM HAM menjadi simpul koordinasi untuk memperkuat jejaring dan kerja sama tersebut,” kata Aditya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan ekosistem PUSHAM membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan kerja sama. Diperlukan jaringan kelembagaan yang mampu menghubungkan kapasitas akademisi dengan kebutuhan pemerintah dan persoalan HAM yang berkembang di tengah masyarakat.

Sepuluh Kampus Jadi Fondasi Pengembangan PUSHAM

Dalam tahap awal, Kemenham telah melibatkan 10 perguruan tinggi yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Keterlibatan kampus dari berbagai daerah tersebut menjadi fondasi untuk memperluas jangkauan kajian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang HAM.

Sepuluh perguruan tinggi yang terlibat meliputi:

  1. Universitas Sulawesi Barat.
  2. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
  3. Universitas Islam Indonesia.
  4. Universitas Sumatera Utara.
  5. Universitas Mulawarman.
  6. Universitas Cenderawasih.
  7. Universitas Lampung.
  8. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika.
  9. Universitas Tadulako.
  10. Universitas Negeri Jakarta.

Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dari berbagai wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif HAM yang lebih luas, dengan memperhatikan keragaman persoalan sosial, hukum, budaya, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Penyebaran jejaring PUSHAM juga menjadi peluang untuk memperkuat kontribusi akademisi daerah dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan hak masyarakat.

Target 20 PUSHAM pada 2027

Kemenham tidak berhenti pada kemitraan dengan 10 perguruan tinggi. Pengembangan ekosistem Pusat Studi HAM direncanakan terus diperluas hingga melibatkan 20 PUSHAM pada 2027.

Target tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jaringan akademik HAM secara nasional.

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap pusat studi memiliki kegiatan yang produktif, mulai dari penelitian, pendidikan HAM, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyusunan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi juga diharapkan dapat membangun budaya penghormatan HAM yang tidak hanya berkembang dalam ruang akademik, tetapi turut menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Penguatan ekosistem PUSHAM pada akhirnya menjadi langkah strategis untuk mempertemukan pengetahuan akademis dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan agenda P5HAM.

Melalui perluasan kemitraan tersebut, Kemenham diharapkan mampu membangun jaringan akademik yang semakin kuat, sehingga perguruan tinggi dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong kebijakan publik yang berorientasi pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Komentar