JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI mulai menata ulang arah Program Magang Nasional (MagangHub) agar lebih berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.
Salah satu langkah strategis yang disepakati adalah memperkuat standar kompetensi peserta, meningkatkan kualitas mentor, memperluas kerja sama dengan dunia usaha, serta mengintegrasikan program dengan sertifikasi kompetensi nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis sebagai landasan penguatan pelaksanaan MagangHub pada tahun 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah akan membangun ekosistem MagangHub yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan industri. Menurutnya, pembenahan tata kelola menjadi langkah penting agar program magang benar-benar mampu mencetak tenaga kerja yang siap bersaing.
“Kami akan memperkuat tata kelola MagangHub melalui kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan industri, standarisasi kualitas mentor, serta evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan penyelenggara magang,” ujar Yassierli.
Tidak hanya itu, Kemnaker juga akan memperketat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap peserta memperoleh perlindungan hak, pengalaman belajar yang berkualitas, serta lingkungan kerja yang sesuai dengan regulasi.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi IX DPR RI dan Kemnaker juga menyepakati perlunya memperluas cakupan penyelenggaraan MagangHub di berbagai daerah serta membuka lebih banyak sektor industri sebagai mitra. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih merata bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah integrasi MagangHub dengan sistem sertifikasi kompetensi nasional melalui BNSP. Dengan skema tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara nasional.
“Integrasi dengan BNSP diperlukan agar peserta memiliki sertifikat kompetensi yang memberikan nilai tambah ketika memasuki dunia kerja,” kata Yassierli.
Penguatan MagangHub dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersempit kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja muda.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, BNSP, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha, program ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang lebih siap memasuki pasar kerja nasional maupun global.
Komentar