Kedua dianggap membebani negara, karena negara harus mencari uang untuk membiayai utang jadi tadi uang maka beban rakyat bunga.
Ketiga, bahwa infrastruktur tersebut tarifnya lebih mahal rakyat akan membayar terus dengan harga yang mahal.
Keempat, maka biaya infrastruktur lain yang sejenis yang murah nanti akan mengikuti yang mahal dia akan mengikut.
“Umpamanya nanti rel kereta api LRT, maka MRT akan naik, kemungkinan ongkos ke Bandung naik semua akan menarik naik karena dampak dari markup,”katanya.
Kelima, bahwa ini menjadi beban jangka dan seluruh infrastruktur menjadi mahal karena pekerjaan yang salah di awal.
Said Didu menuturkan pentingnya proses tender sebelum memulai proyek sehingga produk yang dihasilkan tidak mahal dan membebankan rakyat. Bahkan diatur dalam undang-undang.
“Awalnya ini semua penugasan ke BUMN tetapi tidak ada batasan maksimum anggaran. Contoh tender jalan tol harus studi kelayakan jumlah kendaraan yang lewat kemudian dihitung tarif berapa baru ditenderkan dua variabel yang utama satu berapa tarif dan berapa waktu konsesi yang menang tarif rendah dan waktu konsesi paling pendek karena jalan tol ini akan kembali menjadi milik negara kalau konsesinya habis,”katanya.
Bahkan Said Didu menganggap proposal yang diajukan China adalah proposal tipu-tipu. Nilai yang ditawarkan di awal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Mulanya, proyek ini diminati oleh Jepang dengan memasukkan proposal biaya senilai USD 6,2 miliar. Belakangan datang China menyodorkan proposal dengan biaya lebih rendah hanya USD 5,1 miliar.
Komentar