JurnalPatroliNews – Jakarta, – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harus putar otak guna memenuhi dana Bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbaru Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Kemenkeu terpaksa ‘mengakali’ beberapa program yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” kata Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1/24).
Bansos BLT, setidaknya membutuhkan dana Rp11,25 triliun. Dana ini akan dicairkan seesar Rp200 ribu per bulan per keluarga, untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus jadi Rp600 ribu yang disalurkan Februari besok. Adapun penerimanya 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Nah ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” jelasnya.
Ia mencontohkan, kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 lalu, di mana saat itu Pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.
“Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN nya bisa tetap siap,” tuturnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan untuk BLT baru itu sebesar Rp11,25 triliun. Pembayaran 3 periode tersebut akan dirapel, dan dibayarkan pada Februari. Nantinya, masyarakat langsung menerima Rp600 ribu per KPM.
“Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ungkap Sri Mulyani.
Komentar