KKP Buka Hasil Pemeriksaan Kerja Sama dengan RANS, Dua Kontrak Publikasi 2025 Dinyatakan Sesuai Aturan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan dua kerja sama publikasi dengan RANS sepanjang 2025 telah melalui pemeriksaan internal. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, proses pengadaan hingga pelaksanaan kedua kerja sama dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Aulia Riza Farhan, melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Aulia menyatakan, pemeriksaan internal telah dilakukan terhadap dua kerja sama publikasi yang berlangsung pada 2025. Hasilnya menjadi dasar bagi KKP untuk menjelaskan bahwa proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, proses pengadaan dan pelaksanaan kerja sama dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Aulia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penjelasan resmi KKP mengenai tata kelola kerja sama publikasi dengan RANS, yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan komunikasi dan penyebarluasan informasi kementerian.

Tiga Kerja Sama Publikasi dengan RANS

Aulia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat tiga kerja sama publikasi antara KKP dan RANS. Rinciannya, dua kerja sama dilaksanakan pada 2025 dan satu kerja sama lainnya berlangsung pada 2026.

Pemeriksaan internal yang telah diselesaikan KKP mencakup dua kerja sama pada tahun 2025, baik dari sisi proses pengadaan maupun pelaksanaannya.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan yang disampaikan KKP saat ini secara khusus berkaitan dengan dua kegiatan pada periode tersebut. Adapun kerja sama tahun 2026 belum dapat disimpulkan karena masih berada dalam proses pemeriksaan.

Pemisahan periode pemeriksaan ini penting agar informasi yang diterima publik tidak mencampuradukkan hasil evaluasi terhadap kegiatan 2025 dengan proses pemeriksaan yang masih berlangsung untuk kegiatan 2026.

KKP Tegaskan Pengadaan Mengacu Regulasi

Lebih lanjut, Aulia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dan kerja sama publikasi di lingkungan KKP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut mencakup regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah serta aturan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepatuhan terhadap regulasi pengadaan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga. Proses tersebut harus memiliki dasar administrasi yang jelas, mengikuti mekanisme yang ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks kerja sama publikasi, tata kelola pengadaan juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, pemenuhan kewajiban para pihak, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

KKP menyatakan hasil pemeriksaan internal terhadap dua kerja sama 2025 menunjukkan proses pengadaan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja Sama 2026 Masih Diperiksa

Berbeda dengan dua kerja sama pada 2025, satu kerja sama publikasi antara KKP dan RANS pada 2026 masih dalam proses pemeriksaan.

Aulia menyampaikan bahwa KKP menghormati tahapan pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung proses tersebut hingga selesai.

“KKP menghormati dan mendukung setiap tahapan pemeriksaan yang sedang berjalan serta akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah seluruh proses tersebut selesai dilaksanakan,” kata Aulia.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa KKP belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai kerja sama publikasi tahun 2026. Karena itu, hasil pemeriksaan terhadap kegiatan 2025 tidak dapat secara otomatis dijadikan kesimpulan untuk kegiatan pada tahun berikutnya.

Transparansi Kerja Sama Menjadi Perhatian Publik

Penjelasan KKP mengenai hasil pemeriksaan internal dan status kerja sama 2026 menjadi bagian dari upaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dan tata kelola kerja sama publikasi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara kementerian dan pihak swasta perlu dapat ditelusuri dari aspek perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban hasil kegiatan.

Publik juga memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kegiatan komunikasi pemerintah, terutama ketika kerja sama tersebut melibatkan penggunaan anggaran negara.

Dengan adanya penjelasan resmi ini, KKP menyampaikan bahwa dua kerja sama publikasi dengan RANS pada 2025 telah dinyatakan sesuai ketentuan berdasarkan pemeriksaan internal. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap kerja sama tahun 2026 masih menunggu penyelesaian proses yang sedang berjalan.

KKP menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah pemeriksaan tersebut rampung.

Komentar