JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan Kickback Proyek BNPB kembali menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik kini mendalami indikasi pemberian uang secara berulang dari sejumlah pihak swasta kepada oknum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi dari internal BNPB, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan mantan pejabat, serta sejumlah pihak swasta. Penyidik berupaya menelusuri proses penunjukan vendor, pelaksanaan proyek, hingga dugaan aliran uang yang diterima pihak-pihak tertentu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dugaan pemberian kickback tidak hanya terjadi satu atau dua kali. Praktik tersebut diduga berlangsung berulang dalam sejumlah proyek penanganan bencana di berbagai lokasi.
“Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Budi, proyek yang sedang didalami mencakup pengadaan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan penanggulangan bencana lainnya. Seluruh kegiatan tersebut menggunakan DSP BNPB.
Penyidik juga memeriksa bagaimana proses penunjukan langsung dilakukan, termasuk hubungan antara pihak penyedia barang dan jasa dengan pejabat atau pihak internal yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.
KPK menilai mekanisme pengadaan dalam kondisi darurat memang memiliki kekhususan. Namun, kewenangan tersebut diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menciptakan benturan kepentingan dan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
“Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan. Tapi kemudian kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak untuk kemudian terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut,” ujar Budi.
Pemeriksaan terhadap saksi swasta diarahkan untuk mengungkap proyek yang mereka kerjakan serta dugaan pemberian uang kepada oknum di BNPB. KPK masih menghitung jumlah proyek yang terkait dengan perkara tersebut dan total uang yang diduga mengalir.
Budi menegaskan, penyidik membutuhkan pendalaman lebih lanjut agar nilai proyek dan dugaan kickback dapat dihitung secara presisi.
Dua Klaster Perkara Pengadaan BNPB
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026 di Jakarta. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 15 orang untuk diperiksa. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelima tersangka tersebut adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
KPK membagi konstruksi perkara ke dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP.
Pada klaster dugaan konflik kepentingan, penyidik menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang menjadi mitra BNPB terafiliasi dengan Bima Setiawan. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung dalam periode 2024 hingga 2026.
Nilai keseluruhan pengadaan yang dikaitkan dengan klaster tersebut diperkirakan mencapai Rp148 miliar. Rinciannya, sekitar Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.
KPK juga menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang didalami berkaitan dengan pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer.
Kepemilikan saham yang disebut dalam konstruksi perkara mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen. Berdasarkan harga saham Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilainya diperkirakan sekitar Rp30,98 miliar.
Sementara itu, pada klaster dugaan suap, KPK menduga Richard Erlangga meminta imbalan kepada penyedia barang dan jasa agar memperoleh paket pengadaan BNPB pada 2026.
Salah satu perusahaan yang disebut dalam perkara ini adalah PT Trans Lintas Selaras. Direktur perusahaan tersebut, Gery Prasetiawan, diduga menjadi pihak yang menyerahkan uang melalui perantara.
Pada periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang dengan total Rp2,38 miliar. Dalam periode yang sama, Gery juga diduga menyerahkan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.
Rangkaian dugaan transaksi tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan KPK untuk mengungkap hubungan antara pemberian uang, proses penunjukan penyedia, dan paket pengadaan yang dikerjakan.
Barang Bukti Rp5,47 Miliar Disita
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, serta tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta.
Penyidik juga mengamankan aset kripto yang ditaksir mencapai Rp1,10 miliar.
Kelima tersangka sempat ditahan untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Perkembangan status penahanan selanjutnya perlu merujuk pada keterangan resmi terbaru KPK.
Dana Darurat dan Pengawasan Pengadaan
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana dalam kondisi darurat. Karakteristik penanganan bencana yang membutuhkan kecepatan memungkinkan penggunaan mekanisme pengadaan khusus, termasuk penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut pada dasarnya dimaksudkan agar kebutuhan mendesak dapat segera dipenuhi, mulai dari dukungan logistik, peralatan, hingga layanan penanganan bencana di lapangan.
Namun, dugaan perkara di BNPB memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia, hubungan afiliasi perusahaan, kewajaran harga, pelaksanaan pekerjaan, serta aliran pembayaran.
Pengadaan dalam situasi darurat tetap membutuhkan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Kecepatan penanganan bencana tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Melalui pemeriksaan saksi dari unsur BNPB dan swasta, KPK berupaya mengurai apakah dugaan pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengaturan proyek, konflik kepentingan, atau keuntungan tertentu bagi pihak-pihak yang terlibat.
Hingga kini, penyidik masih mendalami jumlah proyek dan total dugaan kickback. Seluruh konstruksi perkara tersebut merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum. Para tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Komentar