JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 16 Desember 2024, sebanyak 44 Unit Pengolahan Ikan (UPI) telah resmi bergabung sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program ini.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistyo, mengungkapkan bahwa KKP telah mengidentifikasi 1.195 UPI yang memenuhi standar kelayakan pengolahan ikan untuk bergabung dalam program MBG. “Kami mendorong UPI yang telah tersertifikasi untuk segera mendaftar sebagai mitra BGN. Hingga saat ini, proses pendaftaran terus berjalan dan difasilitasi secara aktif,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantor KKP, Senin (16/12/2024).
Menurut Budi, program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha perikanan untuk memperluas distribusi produk mereka. UPI yang berpartisipasi dalam program ini diharapkan mampu memasok bahan pangan berbasis ikan berkualitas tinggi, seperti ikan beku, fillet, atau produk olahan lainnya, ke berbagai titik distribusi MBG.
Selain itu, KKP juga berkomitmen memberikan pendampingan bagi UPI yang ingin mendaftar sebagai mitra. “Kami terus memantau dan memastikan bahwa UPI yang bergabung memiliki produk yang aman dan bergizi sesuai standar nasional,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Menurut data BGN, konsumsi ikan yang tinggi dapat membantu menekan angka stunting dan malnutrisi pada anak-anak. Oleh karena itu, keterlibatan UPI dalam program ini dianggap sebagai langkah strategis yang membawa dampak ganda, baik untuk masyarakat maupun sektor perikanan.
Dengan target 1.195 UPI bergabung sebagai mitra, KKP optimis program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mempercepat upaya peningkatan kualitas gizi nasional. “Kami percaya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan membawa perubahan positif dalam pola konsumsi dan kesejahteraan pangan di Indonesia,” pungkas Budi.
Komentar