KSP Dudung Tegaskan Pemerintah Terbuka, Siap Temui Kelompok Penolak MBG

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kelompok yang menyampaikan penolakan terhadap program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Dudung, hingga saat ini dirinya belum bertemu secara langsung dengan kelompok yang menolak Program MBG. Namun, pemerintah memastikan siap menerima kritik, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

“Sampai sekarang saya belum, tapi saya akan terbuka. Bukan saya saja, pemerintah akan terbuka. Bahkan Bapak Presiden pun akan membuka setiap ada saran dan masukan. Kapan waktunya, setiap saat saya bisa,” ujar Dudung.

Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, termasuk dalam menyikapi berbagai pandangan yang berkembang terhadap kebijakan pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kantor Staf Kepresidenan telah menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Salah satunya melalui layanan “KSP Mendekat” yang dibentuk sebagai wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat.

“Kan ada layanan KSP Mendekat, itu sudah kami buka. Silakan nanti kalau misalnya ada yang menolak MBG, saya pun akan bisa berdialog dengan mereka,” kata Dudung.

Ia berharap ruang dialog tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan masukan secara konstruktif sehingga setiap kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, dapat terus dievaluasi dan disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif sekaligus memastikan setiap program nasional memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.