JurnalPatroliNews | Padang — Sektor perikanan dinilai memiliki ruang besar untuk terus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah siap memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Hal itu disampaikan Yassierli saat meninjau pabrik pengolahan hasil perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yassierli melihat langsung aktivitas usaha pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan oleh wirausahawan muda dan telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Selama prospeknya untuk penciptaan lapangan kerja baru, pasti insyaallah saya akan dukung,” ujar Yassierli.
Dorong Usaha Perikanan Serap Tenaga Lokal
Menurut Yassierli, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga berpotensi memperluas kesempatan kerja.
Karena itu, usaha yang mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal perlu didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan ekosistem usaha.
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) secara berkala memberikan pelatihan bagi pekerja dan nelayan.
Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga keterampilan yang diperoleh peserta dapat langsung menunjang aktivitas pekerjaan maupun usaha.
Selain pelatihan, peserta juga mendapatkan dukungan operasional dan uang saku sesuai program yang dijalankan.
Pelatihan Disesuaikan Kebutuhan Industri
Yassierli menekankan pentingnya mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja.
Dalam konteks sektor perikanan, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya berada pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pengolahan, pengemasan, distribusi hingga pengembangan produk turunan.
Dengan peningkatan keterampilan, tenaga kerja lokal diharapkan memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri perikanan yang terus berkembang.
Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah agar program peningkatan kompetensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pelaku Usaha Sampaikan Kebutuhan Operasional
Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan operasional kawasan perikanan Bungus.
Dua kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain ketersediaan BBM bersubsidi dan air bersih.
Kebutuhan tersebut berkaitan dengan aktivitas sekitar 70 hingga 80 kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Ketersediaan sarana pendukung dinilai penting karena berkaitan dengan kelancaran operasional kapal maupun keberlangsungan kegiatan pengolahan hasil perikanan.
Menaker Siap Jembatani Koordinasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Yassierli menyatakan akan membantu menjembatani komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, persoalan yang menyangkut sarana operasional tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Aspirasi yang berkaitan dengan sarana operasional dan efisiensi kawasan ini akan terus kita dorong bersama agar aktivitas ekonomi sektor perikanan di Bungus terus berkembang secara berkelanjutan,” pungkas Yassierli.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat rantai usaha perikanan di Bungus.
Tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, pengembangan tersebut juga diarahkan agar semakin banyak tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan bekerja dan meningkatkan produktivitasnya.
Bagi pemerintah, keberadaan industri pengolahan hasil perikanan menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas kesempatan kerja di daerah.
Komentar