JurnalPatroliNews | Sidoarjo -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia mengubah tolok ukur keberhasilan program pelatihan. Menurutnya, pencapaian balai tidak cukup dinilai dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi harus dilihat dari seberapa banyak alumni yang berhasil memasuki dunia kerja.
Pesan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan bertema Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam. Ia menekankan bahwa pelatihan vokasi harus memberikan dampak nyata terhadap kesempatan kerja dan menjawab kebutuhan industri.
“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” kata Yassierli.
Menurut Menaker, perubahan orientasi tersebut penting untuk memperkuat peran BPVP dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan, mulai dari persoalan pengangguran hingga kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil, program pelatihan diharapkan tidak berhenti pada pemberian keterampilan semata. Lulusan juga perlu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Program Vokasi dan Magang Diperkuat
Untuk mendukung kesiapan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional atau MagangHub. Kedua program tersebut ditujukan untuk membantu peserta, termasuk lulusan baru atau fresh graduate, memperoleh keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, Kemnaker berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi. Inisiatif ini diarahkan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan keterampilan sekaligus membuka kesempatan berpartisipasi di pasar kerja.
Penguatan program tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan pencari kerja dengan kompetensi yang diperlukan perusahaan dan sektor industri.
BPVP Diminta Menjadi Ujung Tombak Program Pemerintah
Yassierli juga mengingatkan bahwa BPVP bukan sekadar tempat penyelenggaraan pelatihan. Balai-balai tersebut harus menjalankan peran sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga program yang dilaksanakan selaras dengan agenda Kemnaker dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.
Untuk mendorong transformasi organisasi, ia memperkenalkan empat pilar budaya kerja bagi jajaran BPVP.
Pilar pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan langkah agar seluruh unsur organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Kedua, meningkatkan peran dan kontribusi setiap individu dalam mendukung pencapaian organisasi.
Pilar ketiga menekankan pentingnya membangun organisasi yang lincah dan adaptif terhadap perubahan. Sementara pilar keempat mendorong keberanian untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan kebenaran, dan mengambil inisiatif secara proaktif.
Keempat pilar tersebut diharapkan menjadi landasan perubahan pola kerja BPVP agar lebih responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan dan kebutuhan masyarakat.
Integritas dan Inovasi Jadi Kunci Transformasi
Dalam arahannya, Yassierli turut mengingatkan jajaran BPVP agar tidak cepat berpuas diri, tetap menjaga integritas, serta terus menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi instruktur untuk berkembang, meningkatkan kemampuan, dan menyampaikan gagasan baru. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung pertumbuhan sumber daya manusia dinilai penting untuk memperkuat kualitas pelayanan balai.
Penekanan pada penyerapan alumni menjadi pesan utama dalam transformasi BPVP. Ke depan, capaian pelatihan diharapkan dapat terlihat lebih nyata melalui keberhasilan lulusan memperoleh pekerjaan, relevansi keterampilan dengan kebutuhan industri, serta terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Komentar