Di satu sisi, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pihaknya turut mendukung penerbitan RUU IKN untuk memberikan kepastian hukum percepatan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Sebagaimana ia telah membubuhkan paraf untuk draf RUU IKN, pada Selasa (13/06/2023) lalu. Adapun beberapa pasal baru dalam bidang pertanahan dan tata ruang yang dituangkan dalam RUU antara lain Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16A, dan Pasal 36B.
“Kementerian ATR/BPN mengampu dua komponen perubahan, yaitu bidang pertanahan dan penataan ruang. Pada bidang pertanahan, mengenai jenis-jenis kategori tanah di IKN, pengaturan Hak Atas Tanah (HAT), dan jangka waktu HAT yang dimaksud. Pada bidang penataan ruang, mengenai pengaturan penataan ruang dan mekanisme penataan ulang tanah di wilayah IKN sesuai kebutuhan apabila terdapat perubahan pemanfaatan ruang,” terang Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Adapun usai kegiatan penyerahan draf RUU IKN terlaksana, rapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Revisi UU IKN. (YS/YZ/OD/CS)
Komentar