Ngaku Ada Data Ganda, Mensos Siapkan Tiga Langkah Perbaikan Ini

  • Whatsapp
Menteri Sosial, Tri Rismaharini/Net.

JurnalPatroliNews Jakarta – Data penerima bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 bakal diperbaiki pemerintah.

Pasalnya, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengakui adanya puluhan juta data yang diduga ganda sehingga perlu diverifikasi lebih lanjut.

BACA JUGA :

“Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya,” ujar Risma dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).

Dari situ, Risma menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki data penerima bansos agar tepat sasaran. Katanya ada tiga langkah yang dilakukan Kementerian Sosial.

“Kami memperbaiki kualitas data kami untuk supaya lebih akutabel. Yaitu pertama kami mensinkronkan seluruh data yang ada di Kemensos dan memadankan dengan data kependudukan,” paparnya.

Langkah kedua, lanjut mantan Wali Kota Surabaya ini, adalah dengan memperbaiki mekanisme penyaluran bansos. Yaitu, sejak Januari hingga hari ini, khusus penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dilakukan secara transfer oleh himpunan bank negara (himbara) dan kemudian warga bisa mengambil di bank.

“Khusus untuk pengadaan beras (untuk tambahan bantuan di masa PPKM Darurat) dilakukan oleh Bulog. Bulog langsung mengirimkan ke keluarga penerima maanfat (KPM),” imbuh Risma.

Kemudian langkah yang ketiga, Kemensos berkejasama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah pihak di bidang fintec dan e-commarce untuk membuat aplikasi bansos yang dapat digunakan penerima untuk berbelanja di sejumlah platform yang bekerjasama dengan pemerintah.

“Mudah-mudahan kita bsia launching tanggal 17 Agustus,” kata Risma.

Adapun nantinya, kerjasam aplatform aplikasi bansos tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dengan wilayah penerima bansos. Namun yang jelas, Risma memastikan perintah Presiden yang melarang pembelian produk yang tidak sesuai peruntukkannya.

“Sesuai perintah Pak Presiden (Joko Widodo), tidak ada belanja untuk rokok, untuk minuman keras, melalui ftur itu kita batasi,” tandasnya.

Pos terkait