JurnalPatroliNews | Magelang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas strategi penguatan swasembada pangan. Tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pemerintah daerah kini mulai memperkuat sektor pengolahan hasil panen melalui program elektrifikasi penggilingan padi skala kecil.
Langkah tersebut diarahkan untuk memangkas biaya operasional, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus memperbesar nilai tambah hasil pertanian yang dikelola kelompok tani.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan elektrifikasi Rice Milling Unit (RMU) atau unit penggilingan padi skala kecil sekaligus meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Program elektrifikasi yang berlangsung sepanjang 2025–2026 tersebut telah menjangkau 14 unit penggilingan padi skala kecil dengan total pembiayaan sekitar Rp3,1 miliar.
Ahmad Luthfi menegaskan, modernisasi pertanian bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadapi tantangan produksi dan pengelolaan pangan yang semakin kompleks.
“Modernisasi alat pertanian itu sangat dibutuhkan. Sekarang merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan, tetapi kebutuhan. Harus modern,” kata Luthfi.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi di tingkat lahan. Pemerintah juga harus memastikan hasil panen dapat diolah menggunakan teknologi yang lebih efisien sehingga petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengganti mesin penggilingan berbahan bakar diesel dengan mesin bertenaga listrik.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, biaya penggilingan menggunakan mesin diesel sebelumnya mencapai Rp354.670 per ton. Setelah menggunakan energi listrik, biaya tersebut turun menjadi Rp142.820 per ton.
Artinya, terdapat penghematan sekitar Rp211.850 per ton atau hampir 60 persen dibandingkan biaya sebelumnya.
Efisiensi ini menjadi salah satu alasan elektrifikasi dinilai berpotensi meningkatkan daya saing penggilingan padi skala kecil, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi pusat aktivitas kelompok tani.
Luthfi juga melihat pengembangan RMU skala kecil sebagai model pemberdayaan ekonomi desa. Menurutnya, keberadaan sejumlah unit penggilingan dengan kapasitas berbeda apabila dikelola secara optimal dapat membentuk kekuatan ekonomi pertanian yang lebih besar.
Ia meminta Bank Indonesia bersama pihak terkait melakukan pemetaan terhadap wilayah lain yang berpotensi memperoleh bantuan serupa.
“Kalau ada beberapa tempat menggunakan penggilingan skala kecil, nanti akan menjadi besar. Ini merupakan suatu model yang bisa dikembangkan di wilayah kita,” kata dia.
Selain mendorong modernisasi, Luthfi mengingatkan kelompok tani penerima bantuan agar menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan pemerintah. Pengelolaan mesin harus dilakukan secara bertanggung jawab agar investasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Dampak perubahan teknologi tersebut juga dirasakan langsung oleh petani. Perwakilan Gapoktan Maju Makmur, Sudarno, mengungkapkan bahwa penggunaan mesin diesel sebelumnya membutuhkan tenaga dan biaya operasional yang lebih besar.
Bahkan, proses menghidupkan mesin masih dilakukan secara manual. Ketersediaan solar terkadang menjadi kendala karena proses pengadaannya membutuhkan waktu.
“Kalau sebelumnya butuh 20 liter untuk 2 ton beras, setelah elektrifikasi beli token listrik Rp500 ribu bisa 5-6 ton,” ujarnya.
Ia mengaku, penggunaan mesin listrik membuat kegiatan penggilingan menjadi lebih lancar. Kapasitas pengolahan meningkat dan masyarakat tani semakin tertarik memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Setelah menggunakan listrik, alhamdulillah, dengan bantuan dari Gubernur ini, penggilingan bisa berjalan lebih lancar dan lebih banyak lagi masyarakat tani yang memanfaatkan dan konsumen juga lebih tertarik pada beras yang dihasilkan,” tuturnya.
Perkuat Permodalan dan Penyerapan Hasil Panen
Modernisasi penggilingan padi juga diikuti penguatan akses pembiayaan bagi kelompok usaha pangan.
Hingga kini, subsidi bunga sebesar Rp62,37 juta telah disalurkan dengan total kredit mencapai Rp1,425 miliar. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh 24 gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk mendukung aktivitas usaha pangan.
Di sisi pemasaran, Pemprov Jawa Tengah memperkuat kerja sama dengan badan usaha milik daerah, salah satunya PT Jateng Agro Berdikari. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung penyerapan hasil produksi petani sekaligus memperluas akses pasar beras lokal.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa elektrifikasi penggilingan padi merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jateng, Bank Indonesia, PLN, dan sejumlah pihak terkait.
Gerakan Pangan Murah Jaga Keterjangkauan Harga
Di tengah upaya memperkuat produksi dan pengolahan pangan, pemerintah daerah juga berupaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pemprov Jawa Tengah telah melaksanakan 2.217 kegiatan dengan total omzet mencapai Rp39 miliar.
Program tersebut menghadirkan sejumlah komoditas kebutuhan rumah tangga dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga bawang merah dan bawang putih.
Pelaksanaan GPM di Desa Ngadirojo menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara penguatan produksi dan stabilitas harga.
Bagi Pemprov Jawa Tengah, strategi swasembada pangan harus dibangun melalui keterhubungan seluruh rantai produksi. Mulai dari ketersediaan alsintan, efisiensi pengolahan hasil panen, akses permodalan, kepastian pemasaran, hingga keterjangkauan pangan bagi konsumen.
Melalui kombinasi modernisasi teknologi dan penguatan kelembagaan petani, pemerintah berharap sektor pertanian pedesaan semakin produktif, efisien, dan memiliki daya saing dalam menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Komentar