JurnalPatroliNews | Tual – Penyelundupan 631 bonsai Sentigi berhasil digagalkan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tual di area peti kemas Pelabuhan Umum Yos Soedarso, Kota Tual, Maluku. Ratusan tanaman tersebut diduga akan dikirim secara ilegal ke Surabaya dengan nilai ekonomi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan pengiriman tanaman tanpa dokumen yang dipersyaratkan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Unit Intelijen Lanal Tual melalui penyelidikan hingga ditemukan ratusan pohon bonsai Sentigi di dalam sebuah kontainer yang telah disiapkan untuk pengiriman.
Operasi penindakan dipimpin langsung Komandan Lanal Tual Kolonel Laut (P) Mochammad Achnaf bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tual.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu orang yang disebut sebagai pemilik barang serta empat orang lainnya yang diduga berkaitan dengan pengiriman tersebut. Dengan demikian, terdapat lima orang yang diamankan untuk kepentingan penanganan perkara.
Penindakan kemudian ditindaklanjuti melalui rapat gelar perkara lintas instansi. Sejumlah pihak dilibatkan, antara lain Polres Tual, Kejaksaan, BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Karantina, serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tual.
Pertemuan lintas instansi tersebut membahas proses hukum, penanganan barang bukti, serta mekanisme pelimpahan perkara kepada aparat yang berwenang.
Nilai ekonomi bonsai ditaksir mencapai miliaran rupiah
Dari sisi ekonomi, 631 pohon bonsai Sentigi yang diamankan diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp1,893 miliar berdasarkan taksiran harga pasar domestik.
Sementara itu, apabila menggunakan acuan harga pasar luar negeri sebagaimana disampaikan dalam keterangan TNI AL, nilai keseluruhannya diperkirakan dapat mencapai Rp5,679 miliar.
Perbedaan nilai tersebut memperlihatkan besarnya potensi ekonomi tanaman hias bernilai tinggi. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dan bukan nilai transaksi penjualan yang telah terverifikasi.
Selain aspek ekonomi, kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan, terutama apabila pengangkutan atau perdagangannya tidak memenuhi ketentuan perizinan dan karantina.
Dugaan pelanggaran dijerat aturan karantina dan kehutanan
Dalam penanganan perkara, para terduga disebut dapat dijerat dengan ketentuan perundang-undangan di bidang karantina dan kehutanan.
Aturan yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Penerapan pasal terhadap masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, bukti yang diperoleh, serta kesesuaian unsur tindak pidana yang disangkakan.
Saat ini, seluruh 631 pohon bonsai Sentigi telah diamankan di Markas Komando Lanal Tual dan diserahkan kepada Polres Tual untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara agar dugaan pelanggaran dapat ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.
TNI AL ajak masyarakat ikut mengawasi kekayaan alam
TNI AL mengimbau masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing, termasuk dugaan pengiriman atau perdagangan sumber daya alam tanpa dokumen yang sah.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena informasi dari warga dapat membantu aparat mendeteksi lebih awal aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
Keberhasilan Lanal Tual tersebut juga sejalan dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar seluruh jajaran TNI AL meningkatkan kewaspadaan dan respons terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum serta eksploitasi ilegal kekayaan alam di wilayah nasional.
Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan hasil laut dan kawasan hutan, tetapi juga mencakup tumbuhan bernilai ekonomi yang menjadi bagian dari kekayaan hayati Indonesia.
Penegakan hukum yang konsisten, disertai koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung sesuai ketentuan serta tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Komentar