JurnalPatroliNews | Antalya – Perjanjian Karbon PLN dan GGGI resmi ditandatangani dalam kerangka kerja sama Indonesia-Norwegia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026).
Kesepakatan ini membuka mekanisme pembiayaan internasional untuk mendukung proyek energi bersih sekaligus mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia hingga 12 juta ton CO₂e.
Perjanjian yang dikenal sebagai Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) tersebut ditandatangani PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI). Penandatanganan disaksikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland.
MOPA ini merupakan perjanjian pertama di Indonesia untuk mengoperasionalkan kerja sama perdagangan karbon berdasarkan Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Kesepakatan tersebut juga menjadi tindak lanjut kerja sama Indonesia-Norwegia dan komitmen awal PLN-GGGI yang telah dibangun pada COP30 di Belém, Brasil, tahun 2025.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, perjanjian tersebut menjadi bukti bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur dan memberikan manfaat bagi Indonesia.
“Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Norwegia Dukung Pembiayaan Energi Surya Indonesia
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan tersebut sebagai salah satu program perdagangan karbon berskala besar yang diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e.
Melalui kesepakatan ini, Norwegia akan mendukung pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia. Pendanaan dikaitkan dengan hasil mitigasi emisi yang dapat diverifikasi, sehingga dukungan finansial diberikan berdasarkan capaian pengurangan emisi yang memenuhi ketentuan program.
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ujar Sigrun.
Program tersebut menggunakan mekanisme Generation-Based Incentive (GBI), yaitu skema insentif berbasis hasil yang menghubungkan dukungan pembiayaan dengan produksi listrik bersih dan pengurangan emisi yang terverifikasi.
Pada tahap awal, program difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit listrik tenaga surya terapung yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Skema ini diharapkan membantu proyek energi terbarukan yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
PLN Hubungkan Transisi Energi dengan Pembiayaan Karbon
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari upaya perusahaan menerjemahkan agenda transisi energi nasional menjadi proyek dan investasi konkret.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus memberikan nilai ekonomi atas upaya penurunan emisi.
“Melalui RUPTL 2025-2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Ia juga menyampaikan bahwa sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor.
Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan sekitar US$300 juta untuk proyek energi yang disebut hampir memasuki tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi,” tambahnya.
Suroso menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.
PLN, lanjutnya, terus membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.
Pengawasan Perdagangan Karbon dan Pencegahan Penghitungan Ganda
Di balik peluang pembiayaan tersebut, pemerintah juga menghadapi pekerjaan penting dalam memastikan tata kelola perdagangan karbon berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jumhur mengatakan pemerintah sedang memperkuat sistem registri, mekanisme otorisasi, pelaporan, serta akuntansi hasil mitigasi emisi.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pengurangan emisi tercatat secara benar dan tidak terjadi penghitungan ganda atau double counting ketika hasil mitigasi ditransfer kepada negara mitra.
Dalam kerangka Pasal 6.2 Persetujuan Paris, hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional dikenal sebagai Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).
Pengelolaan unit karbon tersebut membutuhkan pencatatan dan pelacakan yang jelas, termasuk penyesuaian akuntansi sesuai ketentuan internasional agar pengurangan emisi yang sama tidak diklaim oleh lebih dari satu negara.
GGGI bertindak sebagai pengelola atau trustee Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund melalui fasilitas pembiayaan karbonnya. Lembaga tersebut akan bekerja bersama pemerintah Indonesia, PLN, dan pemerintah Norwegia untuk menyelesaikan pengaturan teknis serta operasional program.
Target Pengurangan Emisi hingga 2038
Berdasarkan kerangka kerja sama yang diumumkan, program ini menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e. Pelaksanaan dan klaim hasil mitigasi direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2038, sesuai ketentuan dan mekanisme yang disepakati.
Dengan adanya pembiayaan berbasis hasil, proyek energi bersih diharapkan memperoleh dukungan tambahan untuk mengatasi hambatan investasi dan mempercepat pembangunan pembangkit yang terhubung dengan jaringan listrik.
Bagi Indonesia, kerja sama tersebut bukan hanya berkaitan dengan transaksi karbon internasional. Program ini juga diharapkan mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan, memperkuat ketahanan energi, membuka peluang investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada realisasi proyek, verifikasi pengurangan emisi, kepastian pendanaan, dan tata kelola karbon yang kredibel.
Penandatanganan MOPA antara PLN dan GGGI di COP31 dengan demikian menjadi tahap penting dalam menghubungkan komitmen iklim Indonesia dengan pembiayaan internasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut benar-benar menghasilkan pembangkit energi bersih dan pengurangan emisi yang dapat dibuktikan.
Komentar