JurnalPatroliNews | Jakarta – SDM Kompeten PLTS 100 GWp menjadi salah satu kebutuhan strategis dalam mendukung percepatan pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mulai memperkuat ekosistem pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja untuk menjawab kebutuhan industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap target pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur energi bersih harus berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia. Ketersediaan teknologi, investasi, dan fasilitas pembangkit tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta kompetensi sesuai standar industri.
Penguatan kompetensi tersebut diwujudkan melalui pengembangan skema sertifikasi PLTS di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, Jawa Tengah, pada 18–19 November 2026.
Kegiatan ini mencakup penyaksian atau witness uji kompetensi perdana untuk penambahan ruang lingkup skema PLTS pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPVP Surakarta, sekaligus pelaksanaan asesmen terhadap peserta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan pengembangan kapasitas lembaga sertifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis Kemnaker menjadi langkah penting untuk memastikan hasil pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurutnya, sektor energi terbarukan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memperoleh pengakuan kompetensi melalui mekanisme sertifikasi profesi.
“BPVP Surakarta kami dorong menjadi pusat unggulan vokasi energi terbarukan. Penambahan skema sertifikasi ini memastikan lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memperoleh pengakuan kompetensi resmi yang dibutuhkan dalam proyek strategis nasional,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).
21 LSP Berkomitmen Kembangkan Sertifikasi PLTS
Pengembangan SDM Kompeten PLTS 100 GWp tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan satu lembaga pelatihan. Kemnaker dan BNSP juga mendorong keterlibatan lebih luas lembaga sertifikasi profesi agar pengembangan kompetensi tenaga kerja dapat menjangkau kebutuhan industri secara lebih terstruktur.
Rangkaian kegiatan di BPVP Surakarta diawali dengan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) mengenai penguatan lembaga sertifikasi pada satuan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Forum tersebut menghasilkan komitmen dari 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mengembangkan skema sertifikasi bidang energi surya. Jumlah ini melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 10 lembaga.
Perluasan keterlibatan LSP tersebut menjadi langkah penting dalam membangun infrastruktur sertifikasi profesi sektor energi terbarukan.
Namun, peningkatan jumlah lembaga harus diikuti kesiapan asesor kompetensi, perangkat pengujian, standar penilaian, dan pengawasan mutu sertifikasi. Dengan demikian, sertifikat yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kemampuan tenaga kerja, bukan sekadar kelengkapan administrasi.
16 Peserta Mengikuti Uji Kompetensi PLTS
Sebagai tindak lanjut pengembangan skema sertifikasi, BNSP menyaksikan pelaksanaan uji kompetensi perdana pada LSP BPVP Surakarta.
Penyaksian tersebut bertujuan memastikan proses asesmen berjalan sesuai prosedur dan standar BNSP. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi kesiapan lembaga dalam melaksanakan sertifikasi secara objektif, profesional, dan terukur.
Sebanyak 16 peserta mengikuti asesmen kompetensi bidang PLTS. Berdasarkan hasil penilaian tim asesor, seluruh peserta dinyatakan kompeten.
Hasil tersebut menjadi modal awal bagi BPVP Surakarta dalam memperkuat pelaksanaan sertifikasi profesi bidang energi surya.
Ke depan, pengembangan kompetensi tenaga kerja PLTS perlu mencakup berbagai kebutuhan industri, mulai dari kemampuan instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, hingga penerapan standar keselamatan kerja.
Keterampilan tersebut penting karena pembangunan pembangkit tenaga surya tidak berhenti pada tahap pemasangan panel. Keberlanjutan operasional pembangkit juga bergantung pada ketersediaan tenaga teknis yang mampu melakukan pemeliharaan dan memastikan sistem bekerja sesuai standar.
BNSP Bangun Ekosistem Sertifikasi Terintegrasi
Pengembangan sertifikasi PLTS di Surakarta merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan (PROPER) bertajuk “Orkestrasi Ekosistem Sertifikasi SDM PLTS Guna Akselerasi Kemandirian Energi Nasional”.
Program tersebut diinisiasi Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin.
Amir menjelaskan bahwa penyiapan tenaga kerja harus terhubung langsung dengan proyeksi kebutuhan industri. Menurutnya, percepatan pembangunan PLTS berpotensi menghadapi kesenjangan kompetensi apabila pengembangan SDM tidak direncanakan secara sistematis.
“Kami membangun keterpaduan antara proyeksi kebutuhan industri, kesiapan LSP, ketersediaan asesor, hingga penyusunan skema. Tanpa penyiapan SDM yang teruji, percepatan pembangunan PLTS berisiko menghadapi kesenjangan kompetensi di lapangan,” kata Amir.
Melalui pendekatan tersebut, BNSP berupaya membangun keterhubungan antara kebutuhan tenaga kerja industri, kapasitas lembaga sertifikasi, ketersediaan asesor, dan penyusunan standar kompetensi.
Dengan sistem yang terintegrasi, pengembangan sertifikasi diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja nasional di sektor energi surya.
Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan Renewable Energy Skills Development (RESD), proyek kerja sama pembangunan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Swiss (SECO).
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat kapasitas tenaga kerja energi terbarukan.
Tantangan SDM Mengiringi Target PLTS 100 GWp
Target pembangunan PLTS 100 GWp menghadirkan tantangan besar yang tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan tenaga kerja kompeten juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program tersebut.
Pengembangan SDM Kompeten PLTS 100 GWp harus diarahkan pada kebutuhan riil industri. Artinya, jumlah lulusan pelatihan, kapasitas sertifikasi, serta kompetensi yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan proyek di berbagai daerah.
Pemerintah juga perlu memperkuat keterlibatan perusahaan energi, kontraktor, penyedia teknologi, dan pelaku industri agar standar kompetensi yang diterapkan sesuai dengan perkembangan pekerjaan di lapangan.
Selain itu, perluasan lembaga sertifikasi harus disertai pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan dan tahapan pembangunan PLTS.
Tanpa perencanaan tersebut, terdapat risiko ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja bersertifikat dengan kebutuhan aktual industri.
Karena itu, kolaborasi Kemnaker dan BNSP menjadi langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan penguatan pelatihan, peningkatan kapasitas asesor, serta perluasan akses penempatan kerja bagi lulusan vokasi.
Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi nasional tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas pembangkit listrik yang berhasil dibangun. Kemampuan SDM Indonesia dalam merancang, memasang, mengoperasikan, dan merawat infrastruktur energi bersih juga menjadi indikator penting kemandirian energi.
Penguatan sertifikasi di BPVP Surakarta menjadi salah satu fondasi untuk menyiapkan tenaga kerja tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ekosistem pelatihan dan sertifikasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri sehingga target PLTS 100 GWp dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.















Komentar