JurnalPatroliNews – Manado,– Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 tahun 2020 yang berisi penekanan kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk konsisten menegakkan protokol kesehatan Covid-19.
Instruksi ini berisi enam poin, salah satunya ancaman mencopot kepala daerah jika terbukti melanggar.
Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni menegaskan akan mengikuti aturan pemerintah pusat tersebut.
“Kami siap melaksanakan dan mengawal,” kata Agus Fatoni, Sabtu (21/11/2020).
Alasannya, kata Fatoni, karena Indonesia merupakan negara hukum.
Artinya ada aturan dan ketentuan yang wajib diikuti dan diterapkan warga sekalipun pemerintah.
“Ada UUD, UU, ada peraturan-peraturan lain. Prinsipnya kita patuh dan taat ,” terang Fatoni.
Berikut enam poin instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan protokol kesehatan pengendalian virus corona kepada gubernur dan bupati/walikota;
Pertama, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa dengan masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan.
Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif dalam mencegah penularan Covid-19 dan tidak ada hanya bertindak responsif/reaktif.
Mencegah lebih baik daripada menindak.
Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.
Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
Keempat, bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada kepala daerah diingatkan tentang kewajiban dan sanksi sebagai berikut:
- Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati seluruh ketentuan perundang-undangan”
b. Pasal 78: (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena
berakhir masa jabatannya. - Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
- Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b
- Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b
- Melakukan perbuatan tercela;
- Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/ataum endapatkan sanksi pemberhentian.
Kelima, berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.
Keenam, instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
(***/Alfrits Semen)
Komentar