JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kekuasaan kerap menjadi godaan besar yang dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan, termasuk korupsi dan pengkhianatan terhadap kepentingan bersama. Ia menilai fenomena tersebut bukan hal baru karena telah berulang kali tercatat dalam perjalanan sejarah peradaban manusia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Dalam pidatonya, Presiden mengaku tidak terkejut dengan berbagai dinamika politik yang terjadi. Menurutnya, sejarah telah memperlihatkan bahwa perebutan dan penyalahgunaan kekuasaan sering menjadi sumber munculnya pengkhianatan.
“Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus-kasus pengkhianatan, karena kekuasaan sangat menggoda,” ujar Prabowo.
Presiden kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan adagium politik yang dikenal luas, yakni power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Ungkapan yang dikenal melalui pemikiran Lord Acton itu menggambarkan kecenderungan kekuasaan untuk mendorong penyalahgunaan wewenang, terutama ketika tidak diimbangi pengawasan dan pembatasan yang memadai.
“Ada pepatah tokoh-tokoh dunia di antaranya mengatakan, ‘power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely’. Kekuasaan condong menggoda orang untuk jadi korup. Semakin besar kekuasaan, semakin besar godaan untuk menjadi korup,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pesan Presiden mengenai pentingnya integritas bagi siapa pun yang berada dalam lingkungan kekuasaan. Jabatan dan kewenangan, menurut pesan yang disampaikan, harus dijalankan dengan tanggung jawab serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Soroti kualitas kader partai politik
Selain membahas godaan kekuasaan, Prabowo juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan kaderisasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia di lingkungan partai politik.
Ia menyatakan sependapat dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai perlunya pendidikan dan pembinaan kader yang berkelanjutan. Menurut Prabowo, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan kader yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
“Saya sependapat dengan Pak Surya Paloh, kita butuh pendidikan yang baik, kita butuh kaderisasi yang baik, dan saya kira semua partai melakukan itu,” ujarnya.
Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa proses kaderisasi harus disertai keberanian melakukan evaluasi internal. Ia menilai tidak semua orang yang berada di dalam organisasi politik memiliki kualitas dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung.
“Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tapi kita juga harus koreksi diri, banyak partai juga terdiri dari orang-orang yang tidak baik,” jelasnya.
Pesan tersebut menempatkan pembenahan internal partai sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik tidak cukup hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga perlu membangun karakter, tanggung jawab, dan kesadaran etika para kader.
Integritas menjadi ujian kekuasaan
Pernyataan Prabowo mengenai pengkhianatan dan korupsi juga menegaskan pentingnya sistem pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Dalam tata kelola pemerintahan, integritas individu perlu berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan yang besar berpotensi disalahgunakan. Sebaliknya, sistem kelembagaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu instrumen untuk mencegah penyimpangan.
Meski menggunakan istilah pengkhianatan, Prabowo tidak secara spesifik menunjuk individu, partai, ataupun kelompok tertentu sebagai pihak yang dimaksud dalam pidatonya. Karena itu, pernyataan tersebut lebih tepat dipahami sebagai peringatan umum mengenai risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya menjaga integritas.
Bagi partai politik, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi juga ditentukan oleh proses rekrutmen, pendidikan, dan pengawasan terhadap kadernya. Sementara bagi penyelenggara negara, jabatan publik menuntut tanggung jawab yang harus selalu berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.
Komentar