JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan kebocoran anggaran dan ketidakefisienan pengelolaan keuangan negara. Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), Prabowo menyebut sekitar 30 persen kekayaan Indonesia mengalami kebocoran.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Presiden membahas tantangan pembangunan nasional dan pentingnya pembenahan tata kelola anggaran. Menurut Prabowo, persoalan kebocoran bukan sekadar menyangkut besarnya sumber daya negara, melainkan juga kualitas manajemen belanja pemerintah.
“Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor,” ungkap Prabowo.
Presiden kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai belanja barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar sepertiga dari APBN dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
Dari alokasi tersebut, Prabowo menyebut sekitar 40 persen dinilai hangus atau tidak memberikan hasil yang optimal. Dengan asumsi nilai belanja mencapai Rp1.200 triliun, potensi anggaran yang tidak efisien diperkirakan mencapai Rp480 triliun.
“Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu adalah berapa? Hampir 30 miliar dolar. Hangus,” kata Prabowo.
Angka tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan besarnya potensi ruang perbaikan dalam pengelolaan belanja negara. Namun, angka Rp480 triliun yang disampaikan Presiden merupakan estimasi berdasarkan perhitungan yang dipaparkan dalam pidato, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit atau putusan hukum.
Pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan
Dalam penjelasannya, Prabowo menilai pola pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh berbagai kementerian, lembaga, provinsi, hingga kabupaten dapat menimbulkan ketidakefisienan.
Ia mencontohkan kebutuhan pemerintah daerah terhadap barang yang relatif sama, seperti bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, dan obat-obatan rumah sakit. Namun, masing-masing daerah melakukan pengadaan sendiri sehingga harga pembelian barang dengan jenis dan spesifikasi serupa berpotensi berbeda.
Kondisi tersebut, menurut Presiden, dapat mengurangi daya tawar pemerintah ketika melakukan pembelian dalam jumlah besar. Padahal, pengadaan yang dikonsolidasikan berpeluang menghasilkan harga lebih kompetitif dan penggunaan anggaran yang lebih terukur.
Prabowo pun menyinggung kemungkinan pembentukan mekanisme pengadaan melalui satu badan atau sistem belanja yang lebih terpusat. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan berbagai daerah dapat dihimpun sehingga pemerintah memiliki posisi tawar lebih kuat terhadap penyedia barang dan jasa.
Dalam pidatonya, ia menyebut konsolidasi belanja berpotensi menghemat hingga 40 persen dari nilai belanja yang dipersoalkan dalam laporan LKPP.
Kebocoran anggaran dan tantangan pembangunan
Prabowo mengakui besarnya angka kebocoran tersebut dapat menurunkan semangat apabila hanya dilihat sebagai persoalan yang membebani negara. Namun, ia justru melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki manajemen pemerintahan.
“Ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Ini adalah masalah manajemen,” tegasnya.
Presiden juga menyinggung keraguan sebagian pihak terhadap kemampuan Indonesia mencapai berbagai target pembangunan. Ia menyatakan optimistis setelah melihat pengalaman sejumlah negara yang mampu mencapai sasaran pembangunan melalui pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang lebih efektif.
“Beberapa negara membuktikan mereka berhasil, dan setelah kita lihat angka-angka bangsa kita ternyata kita banyak kebocoran,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menempatkan efisiensi anggaran sebagai salah satu agenda penting pemerintah. Penghematan belanja, menurut arah kebijakan yang disampaikan Presiden, diharapkan dapat memperluas ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, upaya pembenahan membutuhkan langkah konkret, mulai dari transparansi pengadaan, standardisasi harga, pengawasan pelaksanaan kontrak, hingga evaluasi hasil belanja. Konsolidasi pengadaan juga perlu disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar efisiensi tidak mengurangi kualitas barang dan jasa yang diterima masyarakat.
Dengan demikian, tantangan yang disampaikan Presiden bukan hanya bagaimana menekan angka pemborosan, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBN benar-benar menghasilkan manfaat publik. Pernyataan mengenai potensi kebocoran Rp480 triliun kini menempatkan pembenahan tata kelola pengadaan dan akuntabilitas belanja negara sebagai isu penting dalam agenda pembangunan nasional.
Komentar