Tipologi terakhir yang diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN yakni terkait permasalahan penguasaan masyarakat di atas lahan transmigrasi tanpa memiliki bukti transaksi dari pemilik lama, batas-batas tanah yang dikuasai tidak sesuai lagi dengan Peta Bidang Tanah dan tidak memiliki bukti kepemilikan apapun. Untuk solusi penyelesaian masalah ini, Hadi Tjahjanto mengatakan, “masyarakat yang merasa berhak agar dapat mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri atau mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum pihak yang berhak.”
Di akhir paparannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbuhkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus berkontribusi dalam upaya akselerasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah maupun di lokasi PSN.
“Oleh sebab itu, saya berharap dukungan dan kolaborasi dari Bapak/Ibu pimpinan dan anggota Komite I DPD-RI dalam mengakselerasi percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN yang terjadi di berbagai daerah maupun di lokasi PSN,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjajanto; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Widodo; dan beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Komentar