Sudah 7 tahun Sofyan Djalil jadi Menteri di Kabinet Jokowi dan selalu membangkang atas pidato Presiden tentang mafia tanah di Kementerian ATR/BPN itu.
Awal Pidato itu tahun 2017 dan terakhir, di istana Bogor Rabu 20/ 9/ 2021 dan aneh nya Sofyan Djalil tidak juga melakukan trobosan kebijakan atas maraknya Mafia di kantor BPN/ ATR tersebut
Indikasi Sofyan Djalil bagian dari Mafia Tanah adalah :
1) Tidak melaksanakan Putusan PK No 121 Mahkamah Agung tentang keterbukaan Informasi Lahan Tanah.
2) Tidak melaksanakan program GeoSpasial untuk Peta Satu Data, atas basis titik Koordinat yang seharusnya tercantum pada surat- surat tanah.
3) Tidak memaksimalkan struktur kementerian ATR BPN, sehingga banyak timbul kasus konflik ukur lahan, kehilangan warkah, floting salah lahan dll.
Pidato Presiden itu menyebutkan, ada kasus 40 tahun tidak juga selesai.
Jika Sofyan Djalil paham, sebuah kasus konflik layaknya dalam waktu 3 tahun selesai.
4. Sofyan Djalil tidak berani lakukan Adu Data atas berkas warga para pihak yang lahannya sedang berkonflik.
Gelar perkara kasus konflik itu menyebab kan Aparat BPN/ATR anti Pro Rakyat Kecil..
Komentar