Mendagri Apresiasi RUU Adminduk, NIK Didorong Jadi Identitas Tunggal dan Data Warga Lebih Terlindungi

JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Regulasi baru tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, menyesuaikan sistem administrasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan perlindungan data pribadi masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan RUU Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Tito, pembaruan regulasi administrasi kependudukan diperlukan agar kerangka hukum yang berlaku mampu menjawab tantangan baru, mulai dari perkembangan teknologi informasi, integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, hingga meningkatnya kebutuhan perlindungan informasi pribadi.

“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito.

Atas nama pemerintah, ia menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah mengambil inisiatif pembentukan RUU tersebut. Pembahasan bersama diharapkan dapat menyelaraskan pandangan serta menghasilkan ketentuan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Adminduk. Mereka meliputi Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.

NIK sebagai identitas tunggal

Salah satu substansi penting yang didorong pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number.

Melalui kebijakan ini, NIK diharapkan dapat menjadi identitas utama masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, penduduk tidak perlu berulang kali menjalani proses identifikasi menggunakan nomor identitas berbeda pada setiap lembaga.

Namun, penguatan identitas tunggal tersebut harus diikuti dengan tata kelola data yang jelas. Pemerintah menilai integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarkementerian serta lembaga perlu diperkuat, tanpa menghilangkan tanggung jawab masing-masing instansi terhadap data sektoral yang dikelolanya.

Tito menegaskan, integrasi data bukan berarti seluruh informasi sektoral harus dilebur ke dalam satu basis data tanpa batasan. Setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” jelasnya.

Dengan demikian, pertukaran informasi antarlembaga harus memiliki standar dan mekanisme pengamanan yang memadai. Akses data kependudukan juga perlu dibatasi sesuai kebutuhan dan tujuan penggunaannya.

Akses data harus dibatasi dan diawasi

Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data.

Lembaga yang memperoleh akses diwajibkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta kebenaran informasi kependudukan. Pemerintah juga mengusulkan larangan bagi lembaga pengguna untuk menyimpan data kependudukan yang telah diakses, menyerahkan data tersebut kepada pihak lain, maupun memperjualbelikannya.

Usulan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU Adminduk, mengingat data kependudukan merupakan informasi yang berkaitan langsung dengan identitas dan kehidupan pribadi masyarakat.

Pengaturan mengenai akses, penggunaan, serta pengamanan data diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan jaminan bahwa informasi pribadinya tidak disalahgunakan dalam proses pelayanan publik.

Identitas Kependudukan Digital diperkuat

Selain penguatan NIK, pemerintah turut mendorong pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan.

Tito menjelaskan, IKD tidak semata-mata dipandang sebagai aplikasi yang terpasang pada perangkat elektronik. Lebih dari itu, IKD merupakan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan administrasi kependudukan tidak menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab.

Meski digitalisasi terus didorong, pemerintah mengingatkan agar transformasi pelayanan tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Penduduk yang belum mempunyai perangkat elektronik, kesulitan memperoleh jaringan internet, maupun belum memiliki kemampuan digital tetap harus mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui mekanisme yang tersedia.

Layanan adminduk saat bencana menjadi perhatian

Persoalan lain yang mendapat perhatian pemerintah adalah keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan dalam situasi darurat dan bencana.

Tito mencontohkan pengalaman penanganan dokumen kependudukan masyarakat yang rusak atau hilang akibat bencana di sejumlah wilayah. Banyak dokumen warga hanyut terbawa banjir sehingga membutuhkan penerbitan kembali.

Menurutnya, keberadaan data kependudukan dalam sistem penyimpanan Kemendagri membantu mempercepat proses pemulihan dokumen bagi masyarakat terdampak.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” ungkap Tito.

Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya sistem administrasi kependudukan yang memiliki dukungan data terpusat dan mekanisme pelayanan yang dapat diaktifkan dalam kondisi darurat.

Melalui pembaruan regulasi, pemerintah berharap pelayanan dokumen kependudukan bagi pengungsi dan korban bencana dapat memiliki landasan serta prosedur yang lebih jelas.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta sejumlah pihak terkait.

Pembahasan RUU Adminduk diharapkan menjadi momentum memperkuat sistem administrasi kependudukan nasional. Selain meningkatkan kemudahan pelayanan, regulasi tersebut juga dituntut menghadirkan tata kelola data yang aman, pembagian kewenangan yang tegas, serta jaminan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komentar