JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar, kondusif, dan sesuai jadwal.
Tito menekankan pentingnya komunikasi serta dialog antara pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Keterlibatan ketiga unsur tersebut dinilai penting untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum.
Pedoman tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti pemerintah provinsi dengan memperhatikan kondisi ekonomi, karakteristik wilayah, serta berbagai indikator yang relevan di masing-masing daerah.
Menurut Tito, kepala daerah perlu memastikan proses penetapan upah tidak berjalan sepihak. Pemerintah daerah harus membuka ruang pembicaraan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Melalui dialog tersebut, diharapkan dapat ditemukan formula pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelas Tito.
Kemendagri siapkan pengawalan dan monitoring
Untuk memastikan proses penetapan berjalan sesuai ketentuan, Kemendagri akan melakukan pengawalan melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah.
Tito juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih terperinci mengenai tahapan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut mencakup langkah koordinasi, pemantauan, hingga pengawasan proses penetapan upah minimum.
Pemerintah daerah diharapkan tidak menunda proses pembahasan sehingga keputusan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Pengawalan tersebut menjadi penting karena kebijakan upah minimum menyangkut kepentingan pekerja dan dunia usaha secara langsung. Proses yang transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengurangi potensi perselisihan dalam penetapan besaran upah.
Menaker paparkan jadwal penetapan upah 2027
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027.
Ia menyampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, lima hari setelah batas tersebut dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, tahapan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung.
Yassierli juga menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran yang berisi penjelasan lebih terperinci mengenai pelaksanaan penetapan upah minimum, termasuk lampiran data yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan pengupahan di daerah.
Dengan adanya pedoman nasional, data pendukung, serta koordinasi tripartit, pemerintah berharap penetapan upah minimum 2027 dapat berlangsung sesuai jadwal dan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah kini memiliki peran penting untuk memastikan proses pembahasan berjalan terbuka, terukur, dan kondusif. Kesepakatan yang dihasilkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan aktivitas usaha.















Komentar