JurnalPatroliNews | Jakarta – Evaluasi setahun pemulihan pascabencana di Sumatera mengungkap persoalan yang tidak kalah mendesak dari pembangunan infrastruktur, yakni ketimpangan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan kepala daerah agar mempercepat pemanfaatan dana yang telah disalurkan pemerintah pusat.
Peringatan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di 53 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, Presiden meminta laporan menyeluruh mengenai progres pemulihan selama satu tahun terakhir. Pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama di tengah meningkatnya curah hujan yang berisiko memicu banjir dan tanah longsor.
“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya,” ujar Tito.
Anggaran Pemulihan Sudah Mengalir, Penyerapan Belum Merata
Pemerintah pusat telah mengalokasikan sedikitnya Rp12,34 triliun untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun.
Namun, besarnya dukungan fiskal tersebut belum diikuti tingkat realisasi yang merata di seluruh daerah. Tito menyebut terdapat pemerintah daerah dengan tingkat penyerapan mencapai 54 persen, sementara daerah lainnya baru merealisasikan sekitar 5 persen.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian Satgas PRR karena anggaran pemulihan semestinya segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama, terutama untuk penanganan darurat, perbaikan akses transportasi, dan pengurangan risiko bencana susulan.
Tito secara khusus mengingatkan kepala daerah agar tidak membiarkan tambahan dana dari pemerintah pusat mengendap tanpa pemanfaatan optimal.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan masih adanya daerah dengan tingkat penyerapan di bawah 10 persen. Padahal, kebutuhan masyarakat terdampak mencakup penyediaan tenda darurat, penanganan kawasan rawan longsor, hingga perbaikan jalan yang terganggu akibat bencana.
Pemulihan Menjangkau Infrastruktur hingga Hunian Warga
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi sasaran penanganan meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar, tempat ibadah, serta dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah melanjutkan normalisasi sungai serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Rangkaian program tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Tito menegaskan target rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan hingga 2028. Dengan demikian, pemulihan tidak dapat hanya bertumpu pada langkah pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kecepatan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ungkapnya.
Ancaman Cuaca Ekstrem Menuntut Percepatan
Tantangan pemulihan semakin besar karena wilayah terdampak masih menghadapi potensi hujan lebat yang dapat memicu banjir dan longsor susulan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah tidak hanya menyelesaikan kerusakan akibat bencana sebelumnya, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman berikutnya.
Dalam konteks itu, percepatan penggunaan anggaran menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat. Infrastruktur yang belum pulih, akses jalan yang rentan longsor, serta kebutuhan hunian dan fasilitas darurat perlu mendapat perhatian sesuai tingkat urgensinya.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BNPB Kristomei Sianturi.
Evaluasi setahun pascabencana Sumatera pada akhirnya memperlihatkan bahwa keberhasilan pemulihan bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Kecepatan realisasi, ketepatan penggunaan dana, koordinasi antarlembaga, dan manfaat yang benar-benar dirasakan warga menjadi ukuran penting.
Pemerintah daerah kini dituntut menunjukkan langkah konkret. Sebab, di tengah ancaman bencana susulan, keterlambatan pemanfaatan anggaran berpotensi memperpanjang beban masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka.
Komentar