JurnalPatroliNews | Jakarta – Tata Kelola Dana Otsus Papua(Otsus) Papua kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua membenahi administrasi, menyelaraskan perencanaan pembangunan, serta memperkuat pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2026, sekaligus Percepatan Tata Kelola Otsus Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wamendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ribka, keberhasilan pembenahan tata kelola Dana Otsus sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan hanya sebatas penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan.
“Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimis bahwa kita mampu. Kita mampu menyelesaikan. Tidak ada yang sulit,” ujar Ribka.
Administrasi Menjadi Titik Awal Pembenahan
Ribka menjelaskan, persoalan administrasi perlu menjadi perhatian utama karena keterlambatan penyelesaian dokumen berpotensi menimbulkan penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dapat menghambat proses penyaluran maupun pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta terlebih dahulu memetakan berbagai kendala dalam pengelolaan Dana Otsus. Identifikasi tersebut diperlukan agar pembenahan dilakukan berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masing-masing daerah.
Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan atau roadmap pembenahan tata kelola Otsus secara bertahap. Pada 2026, perhatian diarahkan pada penyelesaian administrasi dan penyesuaian perencanaan.
Tahapan berikutnya mencakup evaluasi keselarasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan arah kebijakan penggunaan Dana Otsus.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar program yang dibiayai Dana Otsus tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Inspektorat dan Kepala Daerah Diminta Perkuat Pengawasan
Selain administrasi dan perencanaan, Ribka menyoroti pentingnya pengawasan internal oleh inspektorat daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, khususnya terhadap program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap pencairan atau pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, ketentuan penggunaan anggaran, serta tujuan kebijakan Otsus.
Ribka mengingatkan kepala daerah, bendahara, dan seluruh unsur pengelola keuangan agar memahami aturan serta tanggung jawab masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ia juga meminta pengawasan dan evaluasi melibatkan perangkat daerah teknis serta Majelis Rakyat Papua (MRP). Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui perwakilan di daerah juga perlu diperkuat, terutama dalam pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program.
Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, pengelolaan Dana Otsus diharapkan lebih transparan, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dana Otsus Harus Berdampak bagi Masyarakat Asli Papua
Ribka menegaskan bahwa Dana Otsus merupakan kepentingan bersama karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memastikan program yang dibiayai benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Artinya daerah khusus ini menjadi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kita awasi bersama supaya intinya, pelaksanaan program ini memberikan dampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat asli Papua,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan kualitas pelaksanaan program sebagai salah satu tolok ukur penting keberhasilan Dana Otsus. Anggaran yang terserap secara administratif belum tentu otomatis menghasilkan perubahan apabila tidak disertai perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang memadai.
Karena itu, kepala daerah di Tanah Papua dituntut memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai amanat kebijakan Otsus. Mulai dari penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil harus dilakukan secara tertib dan terukur.
Ribka berharap evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola Otsus secara berkelanjutan.
Pembenahan administrasi, keselarasan dokumen perencanaan, serta pengawasan yang konsisten diharapkan menjadi fondasi pengelolaan Dana Otsus yang lebih akuntabel. Dengan demikian, keberadaan dana khusus tersebut tidak berhenti pada angka penyaluran dan realisasi anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Komentar