JurnalPatroliNews – Jakarta – Argentina jatuh ke jurang resesi setelah ekonomi kuartal I-2024 minus 5,1%, melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 2,6%.
Hal ini sempat dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan senator di Gedung DPD, Jakarta, dua pekan lalu. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari kesalahan Argentina.
Pada abad ke-19, Argentina adalah salah satu negara terkaya dengan ekonomi yang sangat maju. Namun, karena pengelolaan APBN yang buruk, defisit terus membengkak, membuat negara tersebut kini terjebak dalam middle income trap.
“Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa melihat seperti Argentina, dalam 100 tahun mereka berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable.
Pada awal abad ke-19, Argentina termasuk negara kaya dan paling maju, namun sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami komunikasikan karena APBN ditetapkan melalui proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper,” tutur Sri Mulyani.
Mengutip data IMF, General Government Gross Debt of GDP Argentina untuk 2024 mencapai 86,2%, jauh melampaui Indonesia yang hanya 39,3%.
Gross debt atau utang bruto, seperti didefinisikan IMF, adalah seluruh kewajiban yang memerlukan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh debitur kepada kreditur pada tanggal-tanggal yang akan datang.
Ini mencakup kewajiban utang dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR), mata uang dan deposito, surat utang, pinjaman, asuransi, pensiun, dan skema jaminan standar, serta utang usaha lainnya.
Total kredit outstanding Argentina terhadap IMF meningkat dari SDR 30,98 miliar (US$ 40,89 miliar) pada akhir Mei 2024 menjadi SDR 31,58 miliar (US$ 41,68 miliar) pada 18 Juni 2024. Ini menjadi yang terbesar dalam data Total IMF Credit Outstanding Movement.
Di tengah krisis utang yang besar, pada Rabu malam (12/6/2024), terjadi kekacauan di Argentina setelah Kongres menyetujui paket reformasi ekonomi yang diajukan Presiden Javier Milei, yang memimpin sejak Desember 2023.
Paket ini kontroversial karena mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi selama setahun, membubarkan lembaga federal, dan memprivatisasi sejumlah perusahaan publik, termasuk maskapai Aerolineas Argentina.
Paket reformasi Milei juga mengurangi akses terhadap tunjangan pensiun yang sudah minim, dan dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja. Di awal masa jabatannya, Milei memangkas separuh kabinet, menghilangkan 50.000 lapangan pekerjaan publik, dan menangguhkan kontrak pekerjaan umum yang baru.
Ia juga menghapus subsidi bahan bakar dan transportasi, meskipun para pekerja Argentina kehilangan seperlima daya beli mereka.
Tim riset CNBC Indonesia mencatat bahwa kehancuran ekonomi Argentina sudah berlangsung lama, ditandai dengan defisit fiskal berkepanjangan dan inflasi kronis.
Inflasi rata-rata Argentina dari 1944 hingga 2023 tercatat sebesar 190%, dan pemerintah gagal membayar utang negara sembilan kali, tiga di antaranya dalam dua dekade terakhir.
Dalam satu dekade terakhir, Argentina mengalami penurunan pendapatan per kapita sebesar 10,4%. Sejarah gagal bayar dan restrukturisasi negara menyebabkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi di pasar kredit internasional, sehingga strategi yang diterapkan adalah meningkatnya ketergantungan pada pajak inflasi untuk membiayai kesenjangan fiskal.
Belajar dari Argentina, Sri Mulyani menegaskan pentingnya pengelolaan fiskal yang hati-hati. Salah kelola keuangan negara berpotensi menghancurkan ekonomi suatu negara, sebagaimana yang dialami Argentina.
“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan hingga APBN dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” ucap Sri Mulyani.
Komentar