JurnalPatroliNews | Jakarta — Persoalan kelembagaan kembali menjadi perhatian dalam pengelolaan industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan kegiatan usaha hulu migas belum sepenuhnya efektif dalam menopang ketahanan energi nasional.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua BPK RI Isma Yatun saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I 2026 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2026).
Dalam laporan pemeriksaannya, BPK menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu dari tiga isu strategis yang membutuhkan perhatian dan komitmen lintas sektor. Dua isu strategis lainnya adalah optimalisasi penerimaan negara serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Status SKK Migas Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang disoroti BPK berkaitan dengan belum jelasnya status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
BPK menilai persoalan kelembagaan tersebut perlu segera dituntaskan agar tata kelola kegiatan usaha hulu migas memiliki kepastian yang lebih kuat.
“BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperjelas status kelembagaan SKK Migas, serta menuntaskan hambatan perizinan dan komersialisasi pada Proyek Strategis Nasional,” kata Isma Yatun.
Rekomendasi tersebut menempatkan SKK Migas sebagai salah satu titik penting dalam pembenahan tata kelola sektor energi nasional.
Hulu Migas dan Ketahanan Energi
Bagi BPK, pembenahan hulu migas tidak dapat dilihat sebagai persoalan administratif semata. Hulu migas berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjaga ketersediaan energi dan memastikan kegiatan strategis di sektor tersebut berjalan efektif.
Karena itu, BPK mendorong perbaikan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas agar lebih mampu mendukung ketahanan energi.
BPK sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan tematik terhadap sektor ketahanan energi dengan pendekatan lintas sektor atau cross-cutting audit. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat persoalan energi sebagai sebuah ekosistem yang saling terhubung, mulai dari hulu hingga hilir.
Dalam kerangka itu, persoalan kelembagaan, perizinan dan komersialisasi proyek menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas keseluruhan sistem energi.
Perizinan dan Komersialisasi PSN Ikut Disorot
Selain status kelembagaan SKK Migas, BPK juga menaruh perhatian pada hambatan perizinan dan komersialisasi sejumlah Proyek Strategis Nasional.
Menurut BPK, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga agar proyek strategis yang berkaitan dengan kepentingan energi tidak menghadapi hambatan berkepanjangan.
Rekomendasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa efektivitas proyek energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kepastian regulasi, kelembagaan dan proses bisnis.
Masuk dalam Temuan IHPS I 2026
IHPS I Tahun 2026 merangkum 762 Laporan Hasil Pemeriksaan, terdiri atas 706 LHP keuangan, 20 LHP kinerja dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. Dari keseluruhan pemeriksaan tersebut, BPK menyoroti sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
BPK juga menyatakan pemeriksaannya pada Semester I 2026 mendukung upaya penyelamatan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun, yang berasal dari temuan permasalahan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta persoalan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Dari angka tersebut, Rp1,80 triliun telah dikembalikan saat pemeriksaan masih berlangsung.
Meski angka tersebut tidak seluruhnya berkaitan dengan sektor migas, temuan itu menggambarkan bagaimana BPK menempatkan efektivitas tata kelola dan tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian penting dari fungsi pemeriksaan.
Kepastian Kelembagaan Dibutuhkan
Persoalan status kelembagaan menjadi penting karena sektor hulu migas melibatkan banyak kepentingan, mulai dari pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama, proyek strategis, hingga kepentingan penerimaan negara dan ketahanan energi.
Ketidakjelasan pada sisi kelembagaan berpotensi memperpanjang proses koordinasi maupun pengambilan keputusan. Karena itu, rekomendasi BPK diarahkan agar pemerintah memberikan kepastian sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan hulu migas.
Bukan hanya struktur organisasi yang perlu diperjelas, tetapi juga bagaimana kewenangan, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi dapat berjalan secara efektif.
BPK Dorong Penyelesaian Lintas Sektor
BPK menilai berbagai persoalan strategis dalam IHPS I 2026 memiliki karakter lintas sektor sehingga penyelesaiannya tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau lembaga saja.
“Dalam kerangka inilah, BPK menyoroti tiga isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama,” jelas Isma Yatun.
Untuk sektor energi, pendekatan lintas lembaga dinilai penting karena persoalan hulu migas berhubungan dengan kebijakan energi, investasi, perizinan, proyek strategis hingga kepentingan penerimaan negara.
Menjaga Energi, Membenahi Tata Kelola
Di tengah kebutuhan Indonesia memperkuat ketahanan energi, pembenahan sektor hulu migas menjadi salah satu pekerjaan strategis.
BPK kini telah menyampaikan rekomendasinya: status kelembagaan SKK Migas perlu diperjelas, sementara persoalan perizinan dan komersialisasi proyek strategis nasional harus dituntaskan.
Tantangan berikutnya berada di tangan pemerintah untuk menerjemahkan rekomendasi tersebut menjadi langkah kebijakan yang konkret.
Sebab, ketahanan energi bukan hanya persoalan berapa banyak minyak dan gas yang diproduksi. Di baliknya terdapat sistem kelembagaan, regulasi, investasi, proyek strategis dan tata kelola yang harus bekerja dalam satu arah.
Dalam konteks itu, rekomendasi BPK menjadi pengingat bahwa penguatan ketahanan energi nasional harus dimulai dari kepastian tata kelola di sektor hulunya.
Komentar