Biaya Distribusi Gas Mahal, Daya Saing Industri Nasional Terancam Tertekan

JurnalPatroliNews | Jakarta – Tingginya biaya distribusi gas bumi menjadi salah satu persoalan yang membebani industri nasional. Ironisnya, dalam kondisi tertentu, biaya penyaluran gas bahkan dapat lebih mahal dibandingkan harga gas itu sendiri. Situasi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing industri Indonesia.

Persoalan tersebut menjadi perhatian di tengah besarnya potensi cadangan gas bumi nasional. Indonesia memiliki sumber daya gas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena persoalan infrastruktur dan efisiensi distribusi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menilai Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar dibandingkan sejumlah negara lain.

“Indonesia menurut OPEC, kita punya cadangan gas terbesar peringkat 23 di dunia, kalau menurut OPEC. Kalau menurut Worldometer kita peringkat 14 atau 15 terbesar di dunia,” ungkap Ahmad di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Ahmad, besarnya cadangan gas tersebut semestinya menjadi modal penting untuk memperkuat sektor industri dan memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Artinya gas alam kita lumayan banyak gitu ya, lumayan banyak, dan harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan sektor industri salah satunya, kemudian energi ya, pembangkit energi, kemudian juga untuk rumah tangga dan seterusnya,” sambungnya.

Biaya Distribusi Menjadi Beban Industri

Gas bumi memiliki peran strategis dalam kegiatan industri. Selain digunakan sebagai sumber energi untuk menjalankan proses produksi, gas juga menjadi bahan baku bagi sejumlah sektor manufaktur dan industri pengolahan.

Karena itu, harga gas yang kompetitif dan kepastian pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi produksi.

Namun, persoalan distribusi masih menjadi tantangan. Sebaran sumber gas yang berada di berbagai wilayah, sementara infrastruktur penyaluran belum merata, membuat biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu komponen yang harus diperhitungkan industri.

Dalam kondisi tertentu, tingginya biaya penyaluran dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari ketersediaan gas domestik. Industri pun berpotensi menghadapi tekanan biaya, terutama ketika harus menanggung harga komoditas sekaligus ongkos distribusi yang besar.

Dampaknya tidak berhenti pada biaya operasional. Jika pasokan tidak stabil atau harga energi sulit diprediksi, perusahaan dapat mengalami hambatan produksi, menurunkan tingkat utilisasi fasilitas, hingga kehilangan daya saing terhadap produk dari negara lain.

RUU Migas Diharapkan Memberikan Kepastian

Ahmad menilai persoalan harga dan distribusi gas perlu menjadi perhatian dalam pembaruan regulasi sektor minyak dan gas bumi.

Ia mendorong agar Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) mampu memberikan kepastian mengenai alokasi gas bagi industri, termasuk aspek harga, kontinuitas pasokan, dan kualitas gas yang diterima pengguna.

“Katakanlah tadi kepastian dalam hal harga, kemudian pasokan, kontinuitas, kualitas ya. Ini yang apa yang perlu, salah satunya perlu didorong adalah ke depan ya RUU Migas seperti itu,” ucap Ahmad.

Kepastian tersebut dinilai penting agar pelaku industri dapat menyusun perencanaan produksi dan investasi dalam jangka panjang. Industri membutuhkan jaminan bahwa kebutuhan energi dan bahan baku tersedia dengan standar kualitas serta skema harga yang dapat diperhitungkan.

RUU Migas disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah berlaku lebih dari dua dekade. Perubahan regulasi diharapkan dapat menyesuaikan tata kelola sektor migas dengan perkembangan kebutuhan energi, investasi, dan industri nasional.

Sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut juga telah mengalami pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Kondisi itu menjadi salah satu latar belakang pentingnya pembenahan kerangka hukum pengelolaan migas, baik di sektor hulu maupun hilir.

Infrastruktur dan Tata Kelola Menentukan Daya Saing

Tantangan utama pengelolaan gas nasional bukan semata-mata terletak pada ketersediaan cadangan, melainkan juga kemampuan menyalurkan gas dari sumber produksi menuju pusat-pusat konsumsi.

Pemerataan jaringan pipa, pengembangan fasilitas penyimpanan, infrastruktur pengolahan, serta sistem distribusi yang efisien menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok gas bumi.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan alokasi gas memperhatikan kebutuhan sektor-sektor produktif, terutama industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap gas sebagai bahan baku maupun sumber energi.

Di sisi lain, pembenahan tata kelola harus memperhitungkan kelayakan investasi infrastruktur dan keberlanjutan pasokan. Kebijakan harga yang kompetitif perlu berjalan beriringan dengan kepastian usaha bagi pelaku sektor hulu, pengangkutan, dan distribusi.

Dengan demikian, pembaruan regulasi migas diharapkan tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga menghasilkan sistem penyaluran gas yang lebih efisien dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Besarnya potensi gas bumi Indonesia akan memberikan manfaat optimal apabila didukung infrastruktur yang memadai, biaya distribusi yang rasional, serta kebijakan pasokan yang memberikan kepastian bagi industri nasional. Tanpa pembenahan menyeluruh, kekayaan energi domestik justru berisiko belum mampu menjadi keunggulan kompetitif bagi perekonomian Indonesia.

Komentar