Keadilan gender dan iklim akan tercapai ketika akar penyebab masalah global dan struktural ditangani, termasuk menantang penggunaan kuasa negara industri maupun korporasi elit yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari krisis iklim yang terjadi. Proposal solusi yang dibuat oleh Negara-Negara G20 merupakan penggambaran dari “kepemimpinan yang gagal dalam isu iklim” yang tidak memperhatikan penderitaan besar dan bencana yang dihadapi perempuan sebagai akibat dari lambannya respon atas krisis iklim oleh pemerintah.
Termasuk juga pemerintah Indonesia yang hanya fokus pada pendanaan iklim dan terjebak pada solusi palsu krisis iklim. Diantaranya adalah proyek yang mengatasnamakan energi baru terbarukan (EBT), pembangunan PLTA Poso mengganggu ekologi dan bahkan menyebabkan hilangnya sumber kehidupan perempuan dan masyarakat di sekitar Danau Poso. Ironi apabila menyebut penenggelaman sawah masyarakat Danau Poso ialah untuk mengejar perkembangan EBT, tanpa memikirkan resiko yang merugikan perempuan dan masyarakat.
Komentar