JurnalPatroliNews – Jakarta,- Video M Adil, Bupati Kepulauan Meranti, yang merasa kecewa dengan Lucky Alfirman, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga dirinya mempertanyakan, orang di Kemenkeu ini isinya iblis atau setan, beredar luas di Jagad Maya.
Adil menyampaikan hal itu, saat rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia, di Pekanbaru, Kamis (9/12/22) lalu.
Hadir pada Rakor tersebut, Laode Ahmad, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan; Syamsuar, Gubernur Riau; Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dalam sesi tanya jawab, Adil bertanya soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti, kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
Ia mengungkapkan, Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, namun dirinya tidak mendapat penjelasan lebih detail soal Penerimaan Daerah yang akan diterima.
Dirinya semakin kesal, setelah permintaan untuk berdiskusi dengan Kemenkeu, justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu sangat berbeda, saat ia ingin berdiskusi dengan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, langsung direspon di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” tanyanya.
Ia membeberkan, DBH minyak dapat hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel, pada perencanaan pembahasan APBD tahun 2022 ini. Sementara, pada pembahasan APBD 2023, direncanakan naik usai mengikuti nota pidato Presiden Joko Widodo, di mana 1 barel bernilai US$100 setara Rp1.560.300 (asumsi kurs Rp15.603).
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu, tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” bebernya.
Komentar