Wamenkop Paparkan Aneka Kolaborasi antar Kementerian Dalam Pengembangan Koperasi

“Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mencari kesana kemari dari kalangan perbankan termasuk KUR, tidak ada yang masuk skema seperti itu,” ucap Wamenkop.

Namun, Wamenkop menyebutkan bahwa saat ini sudah menemukan formulasi penyelesaiannya. “Jadi, nantinya, LPDB yang akan bridging terlebih dahulu untuk membiayai calon pekerja migran yang tengah menunggu kontrak kerja tersebut,” kata Wamenkop.

Nantinya, menurut Wamenkop, LPDB bersama Bank BRI dan BNI yang akan membayarkan, semacam refinancing. “Memang, bila koperasi banyak terlibat dalam segala proses ekonomi nasional, koperasi akan bisa gagah kembali dan turut banyak mensukseskan program-program pemerintah. Terutama, terkait program swasembada pangan dan energi,” kata Wamenkop.

Bagi Wamenkop, sejatinya memang koperasi harus bisa masuk ke segala sektor usaha, termasuk minyak, gas, dan pertambangan lainnya. Contohnya, di Muara Enim, Sumsel, ada koperasi yang mampu menjalankan Drilling minyak.

“Itu sumur minyak eks Pertamina yang dikelola koperasi dan bisa kita drilling sendiri dengan menghasilkan minyak 15 barrel perhari. Kita akan masuk ke sumur yang ketiga,” kata Wamenkop.

Wamenkop mengaku sudah berkontak dengan Menteri ESDM terkait hal itu, karena jumlahnya ada ribuan sumur semacam itu di Indonesia yang bisa dikelola koperasi. “Koperasi akan kita dorong terus ke arah sana, karena kita mampu,” kata Wamenkop.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB Prof Arif Satria mengapresiasi langkah-langkah ekonomi kerakyatan yang sudah dijalankan Wamenkop Ferry. Salah satunya adalah hapus buku dan tagih kredit para petani dan nelayan (KUT) periode 1998-1999.

Rektor IPB juga bersepakat bahwa koperasi harus masuk ke sektor-sektor usaha besar agar menjadi semacam konglomerasi. “Lihat saja industri es krim Campina asal Belanda itu koperasi. Di AS, sektor pertanian mereka itu dimiliki kekuatan besar bernama koperasi,” kata Prof Arif.

Bahkan, di Jepang, seluruh bisnis dan kegiatan usaha di sepanjang perairan Jepang dikelola oleh koperasi. “Di Jepang, koperasi itu begitu berdaulat dan sudah menjadi satu kekuatan politik yang dahsyat,” ujar Rektor IPB.