Dividen Untuk Negara Capai Rp 80,2 Triliun, PSI: BUMN Harus Efisien dan Adaptif

JurnalPatroliNews – Jakarta – Tahun 2023 ini BUMN akan kontribusi lewat pembagian dividen kepada negara sebesar Rp 80,2 Triliun. Ini jumlah tertinggi sepanjang sejarah.

Kita apresiasi kinerja BUMN secara umum yang terbukti membaik. Namun kalau kita bicara per company tentu ada saja perusahan yang masih perlu direstrukturisasi dan ditransformasi. Ada yang masih perlu diperbaiki model-bisnisnya, ada yang memang sudah harus di dijual atau divestasi. Tapi overall kita hargai BUMN yang tahun ini memberi deviden terbesar sepanjang sejarah, Rp 80,2 triliun,” kata Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Soilidaritas Indonesia, dalam keterangannya, Selasa, 2 Mei 2023.

“Keuntungan bersih (net profit) tahun 2022 mencapai Rp 303,7 triliun. Dari situ Rp 80,2 triliun adalah deviden untuk porsi pemerintah. Semua data-data ini dari laporan keuangan yang belum diaudit ya,” kata Andre menjelaskan.

PSI menilai, “Masih harus dilakukan efisiensi di segala sektor, walau kinerja tahun 2022 itu sudah semakin membaik. Di tahun 2021, manajemen BUMN mengelola aset sebesar Rp 8.978 triliun, dan tahun 2022 lalu naik jadi Rp 9.867 triliun. Laba tahun 2022 meningkat sebesar Rp 179 triliun dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 125 triliun.”

Dari ekuitas atau modal naik juga, dari Rp 2.778 triliun di tahun 2021, jadi Rp 3.150 triliun tahun lalu (2022). Kinerja pendapatan (income) naiknya cukup signifikan, dari Rp 2.292 triliun di tahun 2021 jadi Rp 2.613 triliun pada tahun 2022.

“BUMN ini sebetulnya khan bentuk partisipasi negara dalam bisnis. Bentuknya penguasaan oleh negara terhadap pengelolaan sumber daya yang strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus dijalankan secara profesional artinya mengikuti kaidah-kaidah dalam bisnis, tapi tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.”

“Selain berkontribusi dalam bentuk deviden dan menyetor pajak, BUMN berfungsi juga dalam penyerapan tenaga kerja. Memelopori kegiatan usaha dalam upaya membentuk harga yang terjangkau (affordability), serta penyebaran atau distribusi yang merata (availability) ke seluruh pelosok tanah air.”

“Maka pengelolaanya tetap harus efisien dan adaptif, supaya tetap sebisa mungkin menghasilkan keuntungan (profit), ada deviden (pembagian keuntungan) bagi negara. Berantas segala bentuk bancakan, seperti yang terjadi baru-baru ini di BUMN infrastruktur,” demikian jelas Andre Vincent Wenas menyudahi komentarnya.


Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023
Andre Vincent Wenas,MM,MBA. Ketua DPP PSI / Juru Bicara bidang Ekonomi
Email: [email protected]

Komentar