Prabowo Subianto mencoba menghidupkan kembali janji itu melalui paket program yang menyentuh kebutuhan mendasar rakyat:
- Makan Bergizi Gratis – Rp121 triliun untuk 82 juta anak sekolah, dengan target penurunan stunting 3% dalam tiga tahun.
- Koperasi Desa Merah Putih – Rp200 triliun membangun 80 ribu koperasi untuk memutus mata rantai tengkulak.
- 3 Juta Rumah FLPP – Rp41,88 triliun menyediakan hunian layak dengan bunga nol persen.
- Sekolah Rakyat & Rehabilitasi – Rp31,1 triliun membangun dan memperbaiki sekolah, termasuk di wilayah 3T.
- Lumbung Pangan & Bendungan – Rp43,66 triliun menjaga pasokan dan harga pangan.
Empat simpul kehidupan rakyat—perut, rumah, sekolah, sawah—menjadi sasaran utama. Namun, kemegahan konsep hanya awal. Tantangan sesungguhnya ada pada eksekusi yang disiplin dan pengawasan ketat agar dana tak bocor.
Jika Berhasil, Beginilah Wajah Perubahan
Di Cilacap, Pak Ahmad tak lagi menjual padi ke tengkulak. Koperasi desa membeli dengan harga layak dan membayar tunai.
Di pesisir Baubau, La Ode—seorang nelayan—menjual hasil tangkapan lewat koperasi digital dengan harga lebih baik.
Di Sumbawa, Ibu Ratna, guru honorer 15 tahun, kini mendapat subsidi upah dan bisa membeli buku baru untuk muridnya.
Di Maluku, Doni akhirnya belajar coding di sekolah yang baru diperbaiki atap dan internetnya.
Kisah-kisah ini adalah bukti bahwa program bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan detak kehidupan rakyat.
Peluang dan Tantangan Besar
Secara ekonomi, kebijakan ini menjaga daya beli di tengah tekanan global. Secara politik, keberhasilannya bisa menjadi fondasi legitimasi pemerintah.
Namun, tantangannya tidak kecil: kapasitas birokrasi daerah yang timpang, ancaman defisit dan utang, potensi korupsi, serta minimnya literasi ekonomi di tingkat akar rumput.
Pengalaman negara lain—Brasil dengan Bolsa Família dan India dengan Midday Meal Scheme—menunjukkan eksekusi dan pengawasan menjadi penentu sukses.
Transparansi dan Partisipasi Publik
Indonesia dapat memadukan verifikasi digital seperti di Brasil dan penyaluran langsung ala India. Data penerima harus dipublikasikan terbuka. Masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tapi juga pengawas yang aktif menjaga amanah.
Sejarah program Raskin dan PNPM Mandiri memberi pelajaran: tanpa transparansi real-time, partisipasi warga, dan audit independen, program besar rawan menyimpang.
Menutup Jarak Antara Janji dan Kenyataan
Prabowo memerlukan indikator kinerja jelas—penurunan stunting, peningkatan pendapatan desa, kemajuan belajar siswa—yang dilaporkan rutin dan terbuka.
Dua hal akan menentukan keberhasilan: kemampuan teknokratis eksekutornya, dan keberanian pemerintah membersihkan praktik korupsi.
Karena kontrak sosial sejati bukan ditulis di atas kertas atau diucapkan di podium, melainkan diwujudkan di meja makan rakyat, di sawah petani, dan di kelas tempat anak-anak belajar.
Jika negara terus mengetuk pintu rakyat, dan rakyat membukanya dengan percaya, rumah demi rumah akan terang. Hingga suatu pagi nanti, setiap keluarga di negeri ini bisa berkata: “Negara ini benar-benar rumah kita bersama.”
