Oleh : Adikara Rachman
Di sebuah ruang kerja yang dipenuhi Lukisan dan sketsa, Adikara Rachman berbicara pelan namun tegas. Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti itu tak sedang membahas warna atau komposisi visual. Ia mengupas sesuatu yang lebih subtil: estetika dalam kepemimpinan—sebuah konsep yang, menurutnya, kerap disalahpahami dan bahkan diabaikan.
Lulusan magister dari Universiti Teknologi MARA – Malaysia dan De Montfort University – Inggris ini melihat persoalan estetika bukan sekadar urusan keindahan. “Dalam tataran pemimpin, estetika itu pelik. Ia berkelindan dengan literasi, kesadaran, dan hati,” ujarnya.
Menurut Adikara, fondasi paling dasar dari estetika kepemimpinan adalah kemampuan merasakan. Seorang pembuat keputusan, kata dia, semestinya memiliki sensitivitas terhadap kondisi rakyat. “Minimal, mereka punya kesadaran. Punya hati. Pemimpin harus bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Penderitaan rakyat itu ya penderitaan dia juga,” katanya.
Di titik ini, estetika berubah makna—bukan lagi tentang bentuk, melainkan tentang empati. Pemimpin yang berempati, lanjutnya, cenderung bersikap jujur dan tidak berlebihan. “Tidak akan neko-neko,” ujar Adikara.
Namun ia mengakui, sosok pemimpin dengan kualitas demikian tidak banyak. Ia menyebut nama Mar’ie Muhammad sebagai salah satu contoh. Mar’ie menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era pemerintahan Soeharto, tepatnya pada periode 1993–1998, saat tekanan ekonomi mulai terasa menjelang krisis finansial Asia. Ia dikenal luas dengan kebijakan disiplin fiskal dan pengetatan anggaran negara. Salah satu langkah pentingnya adalah memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan menjaga defisit tetap terkendali—kebijakan yang mencerminkan kehati-hatian sekaligus keberpihakan pada stabilitas ekonomi rakyat. “Kebijakannya itu merepresentasikan kondisi masyarakat. Ada keberpihakan yang jelas,” kata Adikara.
Nama lain yang ia angkat adalah Ir. Sutami, yang berkiprah panjang di era Sukarno hingga awal pemerintahan Soeharto. Sutami dikenal sebagai arsitek berbagai proyek infrastruktur strategis, mulai dari bendungan, jalan raya, hingga jaringan irigasi yang menopang pertanian nasional. Ia dijuluki “menteri termiskin” bukan tanpa alasan: gaya hidupnya sederhana, bahkan nyaris tanpa akumulasi kekayaan pribadi. Salah satu warisan kebijakannya adalah pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat—terutama dalam pengelolaan air dan konektivitas wilayah. “Karyanya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri,” ujar Adikara.
Dari dua figur itu, ia menarik garis ke persoalan yang lebih dalam: akar krisis kepemimpinan di Indonesia. Baginya, masalahnya bukan semata pada individu, melainkan sistem yang melahirkannya. “Kalau ditarik ke akar, ini kegagalan sistem pendidikan,” katanya.
Minimnya literasi, lanjut Adikara, menjadi benang merah yang menjelaskan banyak hal—dari rendahnya kualitas diskursus publik hingga buruknya perilaku para pemimpin. Ia menilai, sikap sebagian kepala daerah dan anggota legislatif hari ini adalah refleksi dari masyarakat yang tidak cukup terdidik secara kritis. “Buruknya pemimpin itu cerminan buruknya literasi masyarakat. Dan itu berawal dari pendidikan kita yang bermasalah,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar keras, tapi ia tidak bermaksud menyederhanakan persoalan. Justru sebaliknya, Adikara ingin menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa parsial. Membenahi kepemimpinan, dalam pandangannya, berarti membenahi ekosistem—terutama pendidikan yang membentuk cara berpikir dan rasa.
Di ujung percakapan, ia menawarkan semacam harapan yang bersyarat. Indonesia, kata dia, masih memiliki peluang untuk melahirkan pemimpin yang berestetika—dalam arti yang paling mendasar: peka, jujur, dan berpihak. Tapi itu hanya mungkin jika literasi menjadi agenda serius, bukan sekadar slogan.
“Kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, kita harus mulai dari cara kita mendidik manusia. Bukan hanya pintar, tapi juga punya rasa,” katanya.
Barangkali di situlah estetika menemukan maknanya yang paling politis: sebagai jembatan antara pengetahuan dan empati, antara kekuasaan dan kemanusiaan. Tanpa itu, kepemimpinan hanya akan menjadi deretan keputusan tanpa jiwa—rapi di atas kertas, tapi jauh dari rasa keadilan yang seharusnya dirasakan semua
Penulis adalah Dosen Trisakti dan Seniman
