Kritik tersebut salah satunya disampaikan oleh Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya. Menurutnya, perubahan yang diatur dalam RUU tersebut masih tidak menyelesaikan masalah institusional Kepolisian.
Terkait wacana perpanjangan batas pensiun misalnya, Dimas menilai belum ada kebutuhan mendesak agar hal tersebut harus diubah. Penambahan batas usia pensiun, kata dia, hanya akan menimbulkan masalah baru terkait proses regenerasi di internal Polri.
Merujuk catatan terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) RI di tahun 2023, Kepolisian menempati peringkat paling atas sebagai institusi yang paling banyak diadukan terkait kasus pelanggaran HAM dengan jumlah 771 kasus dari total aduan sebanyak 2.753. Peringkat ini menunjukkan “Konsistensi” Polri sebagai aktor dominan institusi teradu pelaku pelanggaran HAM jika dibandingkan dengan data Komnas HAM di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Polri tercatat sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan dengan 861 kasus. Tahun 2021, Pori juga terdata menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, yakni 661 aduan. Selanjutnya di tahun 2020, terdapat 785 kasus pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Kepolisian. Demikian juga pada 2019, Polri juga memeringkati posisi teratas dengan 744 kasus.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyikapi draft awal Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri. Ia mengatakan semua masyarakat di Indonesia memilki hak untuk mengontrol dalam menyikapi rancangan aturan itu.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko usai rapat dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Moeldoko mulanya merespons terkait RUU TNI dan konstitusi Indonesia. “Ya saya pikir, bagi TNI juga tidak mau melampaui tugas. Karena apa? Kita juga punya konstitusi, kita punya undang-undang. Saya mantan Panglima TNI juga tidak mau saya melampaui tugas-tugas yang ada dalam undang-undang,” kata Moeldoko, Selasa (11/6/2024).
Komentar