Karenanya kedepan, tanpa menomor duakan pentingnya perubahan Aturan Main dalam bentuk penataan ulang sistem demokrasi dan sistem hukum nasional, Presiden kita yang satu ini niscaya akan GASPOL dari awal Pemerintahannya. Dan kabinet yang dibentuk akan diperlakukan layaknya Kabinet Zaken (Kabinet Ahli) tak peduli Menterinya berasal dari Partai yang manapun.
Dan dapat dipastikan dalam mengelola ekonomi nasional, Presiden kita akan mengambil kebijakan “membesarkan yang kecil, tanpa harus mengecilkan mereka yang sudah besar”. Kedepan rasa keadilan dalam bidang ekonomi bukan diwujudkan dalam bentuk kesamaan kewajiban bagi segenap anak bangsa, tapi justru akan sebaliknya, mereka yang besar karena fasilitas negara dapat dipastikan prosentase besarnya kwajiban Pajak dan Restribusi akan ditingkatkan.
Adapun cara ampuh untuk menghentikan praktek Oligharki adalah dengan Redistribusi Asset yang kini hanya dimiliki segelintir konglomerat kroni Pemerimtahan dimasa lalu, terlebih terhadap lahan terlantar. Dan untuk mendukung niat baik Presiden kita, Para Menteri tidak perlu “konflik” dengan pihak bermasalah yang manapun apalagi dengan konglometrat, termasuk dalam menghentikan praktek pengemplangan Pajak oleh sejumlah Pengusaha papan atas, cukup dengan menggelar IT yang terkoneksi dengan Wajib Pajak papan atas untuk merekam semua transasksi secara “real time” dan langsung terpantau oleh Kantor Kepresidenan dan juga bisa diakses oleh Publik.
Pemerintah kedepan mutlak harus menata ulang gelat IT yang ada, yang harus melakukan Reformasi Birokrasi untuk mengubah ORIENTASI dari semula BIROKRASI NEGARA menjadi PUBLIC SERVICE, sekaligus mengubah Mind Set ASN dari semula ABDI NEGARA menjadi PELAYAN RAKYAT. Disinilah perlunya menata ulang gelar IT dengan menggunakan peran MANAJEMEN CHANGE, untuk mengganti prosedur menjadi LAYANAN PUBLIK.
Sedang untuk memberantas Praktek Mafia dan KKN yang dilakukan ASN termasuk para Hakim disemua lini pemerintahan dan Lembaga Pengadilan. Karena dengan meningkatkan fungsi IT yang telah tergelar sebagai bagian utama dalam manajemen, semua bakal berubah tanpa keributan apapun (Silent Revolution). Dan untuk mengukuhkan maksud itu semua, Presiden kita yang satu ini dipastikan tidak akan punya beban apapun untuk menerbitkan PERPPU Hukum Pembuktian Terbalik dengan sanksi tidak bisa menggunakan fasilitas per BANK an disamping pidana kurungan yang tinggi.
Pemerintah kedepan juga harus bisa menyiapkan SDM untuk berjuta lowongan kerja pada 3 D (Dirty, Dificult dan Danger) Job dibanyak negara sahabat, seperti ABK, Juru Masak, Supir, Tenaga Medis, Kuras Got dan WC, Pembatu Tukang Bangunan, dan lain lainnya dengan memanfaatkan BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada dalam arti yang sesungguhnya untuk membekali ketrampilan dan bahasa sesuai kebutuhan pasar.
Penulis: CEO Gemoi (Gerakan Memuliakan Orang Indonesia) Bentukan Sejumlah Reakan Seangkatan Presiden Terpilih dan Tokoh Kebangsaan Lainnya.
Komentar