Jokowi mengungkapkan, cara-cara lama harus ditinggalkan, baik dalam mengelola organisasi, lembaga, maupun pemerintahan. Diperlukan inovasi dan kreativas, sikap tidak mudah patah arang. Ada 5 tahapan besar yang akan ditempuh dalam periode kedua masa kepemimpinannya:
Pertama, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ini dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar.
Adapun infrastruktur-infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata.
Tak lupa, kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut. Interkonektivitas.
Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Awal mulainya dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak-anak sekolah. Ini merupakan umur emas guna mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Tidak boleh ada lagi stunting, ibu yang meninggal, serta angka kematian bayi harus diturunkan.
Kualitas pendidikan terus ditingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Melalui lembaga tersebut, nantinya pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.
Kemudian, diaspora yang memiliki talenta tinggi diberikan dukungan oleh agar dapat berkontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Pemerintah menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang akan mengurus manajemen talenta ini.
Ketiga, investasi harus diundang seluas-luasnya. Tujuan mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang seluasnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi, karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan dapat terbuka lebar.
Penghambat investasi harus dipangkas. Tugas negara memastikan akan mengejar dan menindak bila perizinan berjalan dengan lambat, berbelit-belit dan terjadi praktik pungutan liar.
Keempat, reformasi birokrasi. Perlunya reformasi struktural agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel, dan lincah. Kunci dari reformasi birokrasi adalah kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin.
Negara akan mencopot pejabat dari lembaga yang tidak efisien atau tidak efektif. Selain itu juga akan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah.
Kelima, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komentar