JurnalPatroliNews – JAKARTA – Sektor pariwisata berkontribusi dalam pembangun Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Namun, keunikan yang dimiliki wilayah ini rentan terhadap terjadinya bencana alam. Pada konteks ini, BNPB memberikan dukungan dalam memfasilitasi kajian risiko bencana sehingga dapat membentuk sektor pariwisata tangguh bencana.
Tahap yang dilakukan sebelum penyusunan kajian risiko bencana yaitu dengan aktivitas diskusi kelompok terfokus, khususnya kawasan pariwisata Pulau Morotai. Diskusi dengan melibatkan dinas-dinas terkait di tingkat pemerintah daerah, seperti BPBD dan Dinas Pariwisaa berlangsung pada 22 September 2021 lalu. Pelaksanaan diskusi bertujuan untuk memfinalisasi nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang telah dilakukan sebelumnya pada Juli lalu.
Finalisasi nilai IKD dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti sebagai alat verifikasi. Setelah diskusi, tim penyusun dokumen kajian risiko ini melanjutkan kegiatan survei Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelaku Usaha Pariwisata sebagai bagian dari kajian kapasitas, serta mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait kajian kerentanan yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pulau Morotai.
Hasil finalisasi IKD, diperoleh angka indeks Kabupaten Pulau Morotai sebesar 0,43 atau berkategori “sedang.” Hasil nilai IKD, IKM dan Indeks Pelaku Usaha Pariwiata akan menjadi input untuk pemetaan kapasitas.
Kegiatan fasilitasi ini juga akan memperhatikan proyeksi-proyeksi berbasis pengembangan pariwisata ke depan sehingga perencanaan pariwisata ke depan dapat lebih sensitif terhadap isu kebencanaan.
“Unpredicted emergency ini tentunya harus diantisipasi ke depan sehingga kita memiliki strategi-strategi yang tepat, efektif dan efisien agar sektor pariwisata tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan keselamatan manusia,” ujar Asfirmanto Adi, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebagai perwakilan BNPB pada sambutan pembukaan acara diskusi.
Lebih lanjut ia berharap bahwa hasil kajian risiko bencana ini dapat menjadi dasar-dasar perencanaan daerah, pemanfaatan dan pengawasan pembangunan, terutama pada sektor pariwisata.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Andrias Thomas menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan kajian ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan teknis dan strategis yang lebih efektif dan efisien untuk memulihkan dan meningkatkan kembali potensi pariwisata.
Khususnya BPBD yang tentunya sangat berkepentingan terhadap dokumen kajian, ini dapat digunakan untuk pengelolaan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
“Pengelolaan yang baik artinya kita harus memahami risiko agar mampu menetapkan prioritas penanganan untuk mengurangi risiko” ujar Andrias yang mewakili Bupati Pulau Morotai.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai bahwa perkembangan kunjungan wisatawan tentu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan sektor pariwisata ke arah positif. Ini akan memberikan efek berganda secara langsung pada permintaan terhadap produk lain yang mendukung sektor tersebut.
Oleh karena itu, semakin tinggi semakin tinggi pertumbuhan sektor pariwisata, tidak menutup kemungkinan sektor lainnya akan ikut bertumbuh secara positif. Namun, sektor ini perlu didukung dengan perencanaan yang berbasis pengelolaan risiko dan resiliens terhadap ancaman bahaya.
Pulau Morotai merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki atraksi menarik dan berbeda dengan destinasi wisata lain. Kawasan yang dikategorikan sebagai wilayah pulau terluar di bagian utara dan menghadap Samudra Pasifik ini memiliki keunggulan geopolitik dan ekonomi. Di samping itu, Pulau Morotai juga memiliki kekayaan bahari dengan keanekaragaman sumber daya laut serta daya tarik historis mengenai peninggalan Perang Dunia kedua.
Pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini mengubah secara signifikan proyeksi pertumbuhan sektor pariwisata. Upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat seolah melumpuhkan kekuatan sektor pariwisata di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pulau Morotai.
Namun, Pemerintah tidak boleh menyerah, kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama pelayanan, khususnya pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi pariwisata, salah satunya dengan mengendalikan risiko bencana baik yang berasal dari alam maupun nonalam.
Upaya memfasilitasi kajian risiko bencana ini tidak terlepas dari kebijakan Kabupaten Pulau Morotai sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko bencana, baik bencana yang dipicu oleh fenomena alam dan kesehatan, termasuk di dalamnya terkait Covid-19 di Kabupaten Pulau Morotai.
Komentar