Untuk mengatasi masalah ini, reformasi mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia sangat diperlukan. Pancasila harus menjadi landasan utama dalam reformasi ini, baik dalam penyusunan kurikulum maupun metode pengajaran. Pendidikan Pancasila harus diajarkan secara kritis dan relevan dengan tantangan kehidupan modern, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. BPIP memiliki peran penting dalam upaya ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila, BPIP harus mampu menyusun buku teks dan modul pendidikan yang tidak hanya berisi teori, tetapi juga memberikan inspirasi bagi siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Modul pendidikan ini harus mengubah cara berpikir, bertindak, dan bernalar siswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berpikir kritis dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan harus mampu membangun kesadaran kritis di kalangan siswa karena pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis. Pendidikan Pancasila harus diajarkan dengan cara yang interaktif, sehingga siswa dapat memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.
Pendidikan yang interaktif dan kontekstual akan memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan keadaan sosial, dan mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa. Proses pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pasif pengetahuan, tetapi juga pelaku aktif dalam proses belajar. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah hilangnya keteladanan dari para penyelenggara negara. Para pemimpin dan pengambil keputusan sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keteladanan yang hilang ini turut mempengaruhi dunia pendidikan, di mana etika dan moralitas sering kali diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Forum yang diadakan di Universitas Negeri Malang ini diharapkan dapat memberikan peta jalan bagi para pengambil kebijakan untuk mengubah konsep pendidikan agar lebih sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Pemimpin pendidikan dan calon menteri pendidikan harus dipilih berdasarkan visi yang jelas serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Mereka harus bebas dari kepentingan politik dan ekonomi serta memiliki keutamaan publik yang tinggi. Pendidikan harus dikembalikan sebagai pilar peradaban. Sistem pendidikan yang berlandaskan Pancasila akan menciptakan masyarakat yang cerdas, beretika, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk manusia seutuhnya yang mampu berpikir kritis, memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan cinta terhadap bangsa serta tanah airnya. Reformasi pendidikan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya akan menciptakan generasi yang kompeten, tetapi juga generasi yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi.
Komentar