JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti konflik agraria yang masih kerap terjadi di kawasan hutan, termasuk di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo.
Ia menekankan bahwa negara harus berani mengambil posisi tegas dan menempatkan kepentingan manusia sebagai prioritas utama dalam persoalan perebutan ruang hidup.
Pernyataan itu disampaikan Adian dalam rapat kerja bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, akar masalah bukan terletak pada rakyat, melainkan pada kebijakan negara yang sering tumpang tindih. Ia menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan status suatu wilayah.
“Negara yang menetapkan sebuah kawasan sebagai desa. Negara juga yang menyatakan wilayah itu kawasan hutan. Bahkan sertifikat lahan transmigrasi pun dikeluarkan negara, meski berada dalam kawasan yang kemudian diklaim sebagai hutan,” tegasnya.
Adian mencontohkan Desa Lubuk Batu Tinggal yang sudah ada sejak abad ke-18. Meski desa tersebut berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah itu kini masuk dalam Taman Nasional Tesso Nilo sehingga menimbulkan konflik.
Ia menilai benturan antara manusia, tumbuhan, dan satwa dalam perebutan ruang hidup tidak bisa dihindari seiring pertumbuhan populasi. Namun, yang lebih penting adalah sikap negara dalam menentukan mana yang diprioritaskan.
“Ketika manusia, hewan, dan tumbuhan bersinggungan pada waktu bersamaan, negara harus jelas memutuskan: siapa yang lebih diutamakan?” ujar legislator dari Fraksi PDIP itu.
Sekretaris Jenderal Pena 98 ini juga menegaskan, negara tidak boleh membiarkan konflik semacam ini berlangsung tanpa penyelesaian. Ia pun mendukung langkah Kementerian Desa yang berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kalau status saja gagal dipastikan oleh negara, maka kesejahteraan rakyat akan semakin lama terwujud,” pungkas Adian.
