Airlangga Wakili Prabowo di Forum Bisnis RI-Korsel, Teken MoU Rp173 Triliun


JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum bisnis Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth yang digelar di Seoul, Rabu (1/4).

Dalam forum tersebut, Airlangga yang didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa sejumlah nota kesepahaman (MoU) berhasil ditandatangani dengan nilai mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun.

“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun,” ujar Airlangga kepada awak media.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi dan transisi hijau seperti tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), hingga energi terbarukan. Selain itu, sektor industri dan manufaktur juga menjadi fokus, termasuk pengembangan baja, baterai, serta transportasi ramah lingkungan.

Kerja sama juga merambah sektor digital dan kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan properti dan infrastruktur, termasuk proyek di kawasan Bumi Serpong Damai.

“Kerja sama ini juga melibatkan asosiasi bisnis seperti Kadin dan KCCI untuk mendorong realisasi komitmen investasi,” tambahnya.

Airlangga menyebut sejumlah perusahaan besar Korea Selatan turut memperkuat komitmen investasinya di Indonesia, di antaranya pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa capaian dari Korea Selatan melengkapi hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang sebelumnya, yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp401 triliun.

“Artinya, kunjungan Presiden ke dua negara ini menghasilkan total komitmen investasi sekitar Rp574 triliun,” ungkap Airlangga.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperbaiki iklim investasi melalui mekanisme debottlenecking guna mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

“Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” pungkasnya.