JurnalPatroliNews – JAKARTA — Hasil diplomasi energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Rusia menuai beragam tanggapan dari kalangan akademisi. Kerja sama yang mencakup suplai minyak mentah, LPG, serta pengembangan fasilitas penyimpanan energi dinilai sebagai langkah strategis, namun memerlukan implementasi yang matang.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antara Bahlil dan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev. Fokus kerja sama meliputi diversifikasi pasokan energi hingga pembangunan infrastruktur penunjang ketahanan energi nasional.
Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ridho Hantoro, menilai tambahan pasokan dari Rusia merupakan langkah taktis yang relevan di tengah dinamika pasar energi global.
“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu wilayah,” ujar Ridho, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menyoroti rencana pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) sebagai bagian penting dari kerja sama tersebut. Menurutnya, penguatan infrastruktur ini memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional.
“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat sistem, bukan sekadar menambah volume pasokan,” katanya.
Meski demikian, Ridho mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari capaian diplomasi semata. Ia menekankan pentingnya indikator konkret dalam implementasi di lapangan, seperti harga yang kompetitif, kesesuaian minyak mentah dengan kilang domestik, hingga efektivitas distribusi LPG.
“Yang harus dilihat adalah apakah harga lebih kompetitif, apakah crude sesuai dengan kilang kita, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, dan apakah storage dibangun di lokasi yang tepat serta bisa diakses saat krisis,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan dosen dan peneliti kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya, Ahmad Nizar Hilmi. Ia menilai kerja sama ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik energi global.
“Kerja sama dengan Rusia perlu dilihat sebagai bagian dari konfigurasi ekonomi-politik energi global yang memengaruhi kebijakan domestik,” ujarnya.
Para akademisi berharap pemerintah dapat memastikan bahwa hasil diplomasi ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional, bukan sekadar pencapaian di level kesepakatan internasional.
