JurnalPatroliNews – JAKARTA — Pemerintah memastikan pemangkasan anggaran sekitar Rp12 triliun tidak akan menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, proyek di sektor strategis seperti pangan, air, energi, dan konektivitas tetap berjalan sesuai rencana, bahkan dipercepat.
“Kalau memang itu adalah prioritas Pak Presiden dan memberikan dampak kepada masyarakat yang sangat-sangat maksimal, proyek tetap berjalan,” ujar Dody usai rapat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, efisiensi anggaran hanya dilakukan pada program yang belum siap dari sisi perencanaan. Dengan demikian, proyek-proyek utama yang telah matang tidak akan terdampak oleh kebijakan tersebut.
Dody juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur strategis seperti bendungan untuk irigasi dan pengendalian banjir tetap menjadi fokus utama pemerintah. Ia memastikan proyek tersebut tidak akan terganggu oleh dinamika anggaran maupun faktor non-teknis lainnya.
“Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya gara-gara masalah, misalnya politisasi anggaran,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pendanaan alternatif. Salah satunya melalui perpanjangan proyek menjadi kontrak multi-years, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) guna memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur.
Menurut Dody, berbagai opsi tersebut menjadi solusi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau kurang ya saya bisa minta lagi. Tapi kalau memang tidak bisa tambah lagi karena keterbatasan anggaran, ya sudah, kita perpanjang menjadi multi-years. Masih banyak cara,” pungkasnya.
